Jakarta, JMI - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk
mengantisipasi banjir khususnya di wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi
banjir di musim hujan ini.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan upaya yang
dilakukan Pemprov DKI termasuk meningkatkan kapasitas sungai dan saluran
drainase (sistem saluran yang berfungsi untuk mengalirkan air berlebih dari
suatu kawasan) melalui pengurasan dan pengerukan sedimen.
“(Pemprov DKI) Berkomitmen melaksanakan penyelesaian pembangunan tanggul
pengaman pantai Fase A National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)
sepanjang 12 km sebagai upaya mengatasi dampak banjir rob (banjir akibat
kenaikan muka air laut) di wilayah pesisir," katanya dalam Rapat
Paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.
Di samping itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga melakukan
normalisasi sungai untuk peningkatan kapasitas melalui pengadaan tanah sesuai
dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Pemprov DKI pun melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat
terkait dengan penentuan segmen sungai yang akan dinormalisasi.
Selain itu, dilakukan juga pembangunan waduk atau situ di berbagai lokasi
potensial yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan sumber air baku untuk
air bersih. Salah satunya adalah Situ Babakan yang telah dibangun Instalasi
Pengolahan Air bersih dan pipa distribusi untuk masyarakat sekitar.
Dalam Rapat Paripurna DPRD tersebut, beberapa fraksi seperti Fraksi PDI
Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat-Perindo dan Fraksi PSI
menyampaikan pertanyaan terkait penanggulangan banjir di Jakarta.
Fraksi PDI
Perjuangan mempertanyakan komitmen anggaran pada program ketahanan bencana yang
dinilai belum optimal.
"Sementara wilayah Jakarta sangat rentan terhadap bencana banjir, karena
menurut catatan kami masih terdapat setidaknya 300 RW yang terdampak banjir
setiap tahunnya sejak tahun 2019," kata anggota Fraksi PDIP Chicha
Koeswoyo.
Kendati demikian, Chicha juga menyampaikan bahwa Fraksi PDIP mendukung program
penyediaan rumah pompa di titik-titik rawan banjir dan diteruskannya program
normalisasi sungai.
Menurut dia, hal ini bisa diwujudkan dengan dialokasikannya anggaran yang
memadai dan prioritas. Yang jelas proyek infrastruktur anti banjir sangat
diperlukan.
sumber: antara
0 komentar :
Posting Komentar