Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Wiranti, M.S.i saat membuka kegiatan meminta kepada Kepala Desa untuk hati-hati dalam menyikapi perhelatan pesta demokrasi lima tahunan itu, agar tidak sampai tersandung hukum dan undang-undang Pilkada.
“Tugas dan fungsi utama Bawaslu adalah melakukan pencegahan. Kita tidak ingin dalam pesta demokrasi ini ada yang tersakiti, ada yang tersandung dalam hukum,” kata Fitri.
"Masyarakat bisa saja melapor ke Bawaslu,” sambungnya.
Sekda Grobogan Anang Armunanto, S, Sos. M.s.i juga menyampaikan bahwa utamanya Kepala Desa maupun Perangkat Desa agar jangan melaksanakan tugas memfasilitasi suksesnya pemilu untuk Kepala Daerah,termasuk di tahun 2024 ini tidak menyisihkan persoalan dari pribadi Kepala Desa maupun Perangkatnya. Jelas Anang
Anang menyebut meski posisi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sangat strategis terutama yang ada dan memiliki kepentingan baik dari Paslon maupun Kepala Desa, untuk itu kami menghimbau agar supaya menghindari hal-hal yang berbau dan berhubungan dengan politik dalam pilkada.ujar Anang
“Meskipun ASN, Kepala Desa memiliki hak pilih dalam Pilkada dan boleh menghadiri kegiatan kampanye, tapi saya harap kalau bisa jangan dihadiri. Ini sangat sensitif. ujar Anang
Pada sosialisasi yang diikuti oleh perwakilan Kepala Desa dari masing-masing Kecamatan Sekabupaten Grobogan,Demang Manunggal, Bawaslu juga menghadirkan pemateri termasuk dari Dispermasdes Grobogan .
Pada prinsipnya Bawaslu hanya melakukan pengawasan netralitas ASN, anggota TNI, Polri dalam penyelenggaraan pemilu dan Pilkada berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018,tentang pengawasan netralitas ASN, TNI, Polri, namun praktiknya pengawasan Kepala Desa juga dilakukan secara masif oleh Bawaslu.
Terpisah,"Ketua Bawaslu Grobogan,Fitria Witanti kepada awak media mengatakan bahwa kami sudah menangani beberapa yang berkaitan Kepala Desa termasuk Perangkat Desa yang sudah kita rekomendasikan ke Bupati dan Dispermasdes dan keduanya sudah ditindaklanjuti sesuai regulasi aturan termasuk pelanggaran administratif dan pidana. Jelas Fitri
Terkait dengan banyaknya alat peraga kampanye yang terpasang tidak sesuai dalam aturan dan tempat pemasangan, Bawaslu akan melakukan penertiban di tanggal 7 September 2024.Pungkasnya
Pewarta: Heru gun
0 komentar :
Posting Komentar