Lampung Timur, JMI - YOBA NOVIARDO/WAKIL SEKRETARIS I DPD PERKUMPULAN LSM RAKYAT INDONESIA SATU PROVINSI LAMPUNG disingkat DPD PERKUMPULAN LSM RI-I PROVINSI LAMPUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK NOMOR : 210/069/VI.07.2023 dan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0000258.AH.01.08.TAHUN 2020.
Sekedar info, bahwa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN dan APBD maupun Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN itu bukan Dana atau Uangnya Kepala Desa maupun Kepala Sekolah dan juga bukan untuk belanja kebutuhan pribadi Kepala Desa maupun Kepala Sekolah. Oleh karena demikian, Dana atau Uang tersebut benar-benar dikelola dengan baik, sesuai dengan aturan yang ada, sesuai fee/persen Kode Rekening atau mengikuti aturan dan menurut petunjuk yang ada dan juga sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sudah diatur/tertuang dalam Pasal atau lebih tepatnya sesuai Dasar Hukum-nya, sesuai Bunyi Aturannya,
dan juga kemudian sesuai dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diatur & tertuang dalam Pasal.
PERKUMPULAN LSM RI-I siap membantu dan mengajari Aparat Pemerintah Internal/Inspektorat Provinsi Lampung dan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Lampung cara Audit & Pemeriksaan yang baik dan benar, agar Dana atau Uang tersebut Tidak Lolos dari Audit, karena yang melakukan Audit & Pemeriksaan harus lah dari orang yang berpendidikan, karena 'orang yang berpendidikan adalah orang yang mengerti betul tugas dia hidup di dunia, hidup bersama dalam suatu Negara, Bangsa dan juga Kemanusiaannya.
Kecerdasan, kekuasaan dan kedudukan kita adalah baik, tetapi kalau kecerdasan itu digunakan secara salah, maka bukan hanya menghancurkan kita, tetapi juga menghancurkan masyarakat kita, maka satu-satunya agar kecerdasan itu dapat menjadi kebaikan dibutuhkan kebijaksanaan, yaitu hati nurani kita, jiwa kita yang Pancasila.
Pewarta : M. UMAR, SE
0 komentar :
Posting Komentar