Jakarta, JMI - Jika ada Undang-Undang yang bersifat Khusus, maka Undang-Undang yang bersifat Umum itu dikesampingkan.
HARA JB GULTOM, SE/PEMIMPIN PERUSAHAAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT RAKYAT INDONESIA SATU disingkat PERKUMPULAN LSM RI-I (KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0000258.AH.01.08.TAHUN 2020).
Lising saja bisa melaporkan konsumen/masyarakat ke polisi. Jadi konsumen/masyarakat juga bisa melaporkan Lising ke polisi.
Pasal yang digunakan atau senjata Lising untuk melaporkan konsumen/masyarakat adalah Pasal 36, maka senjata konsumen/masyarakat melaporkan Lising ada di Pasal 35, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia dari Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 30, Pasal 35 sampai Pasal 36, 'jadi ketentuan pidananya ada di Pasal 35 dan Pasal 36
PERKUMPULAN LSM RI-I dibentuk demi tujuan ikut serta berperan aktif dalam membangun mental dan spiritual serta memperjuangkan dan menyuarakan kepentingan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya.
Lembaga Hukum PERKUMPULAN LSM RI-I dibentuk sesuai kebutuhan organisasi, untuk mendampingi dan membantu anggota dan masyarakat pada umumnya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peradilan.
Perkumpulan LSM RI-I harus menggunakan kecerdasannya, kekayaannya, kedudukannya dan kepercayaan masyarakat kepadanya untuk mewujudkan kebaikan bagi Indonesia, karena orang yang berpendidikan adalah orang yang mengerti betul tugas dia hidup di dunia, hidup bersama dalam suatu Negara, Bangsa dan juga Kemanusiaannya
Pewarta : SONY LISTON
0 komentar :
Posting Komentar