Dalam silaturahmi tersebut jajaran pengurus DPC LAI BPAN kabupaten Subang menyampaikan beberapa hal dan program kerja kedepannya terkait beberapa pengaduan baik itu mengenai Aset,lahan ataupun yang lainnya di wilayah kabupaten Subang.
Ketua umum DPP Lembaga Aliansi Indonesia Badan penelitian Aset negara (BPAN) D,Debora Erawati Djoni lubis di hadapan pengurus DPC LAI BPAN kabupaten Subang menyampaikan bahwa DPC Aliansi Indonesia kabupaten Subang pengurus dan anggota harus kompak dan solid, bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, membantu dalam hal apapun "ucapnya.
Lebih lanjut," Ketum menyampaikan bahwa DPC harus koordinasi dengan pusat (DPP), terkait program kerja harus ada laporan ke DPP dan DPP sendiri akan menyampaikan langsung ke kementerian hukum dan HAM terkait program kerja yang telah di lakukan dan di laksanakan di wilayahnya masing-masing di seluruh Indonesia,"ungkap ketua umum DPP Lembaga Aliansi Indonesia Badan penelitian Aset negara
Sekertaris umum DPP Lembaga Aliansi Indonesia Badan penelitian Aset negara (BPAN ) pusat T.Bustaman di dampingi koornas DPP LAI BPAN Syahrizal menyampaikan dengan kunjungan silaturahmi DPC BPAN kabupaten Subang pertama tetap seperti biasa kita di aliansi BPAN Indonesia harus tanamkan panca moral, harus kompak satu suara,segala sesuatu pengurus DPC harus koordinasi dengan pusat, untuk menghindari terjadinya munculnya oknum-oknum yang menyalahgunakan mengatasnamakan dari DPP, kita harus satu suara jangan sampai berpecah belah ,"tuturnya.
Menurutnya itu semua harus kita benahi termasuk kepengurusan DPC BPAN kabupaten Subang harus kita benahi.Kita sudah berbicara dengan ibu ketum, target kita Desember sudah kita benahi,harus sudah clear,kita lagi benahi tampilan kepengurusan se Indonesia di website untuk sementara ini website lagi ada kendala ,"terangnya.
T.Bustaman ,'menambahkan bahwa DPC LAI BPAN kabupaten Subang sudah punya kepungurusan sendiri, yang sudah depinitif, siapa saja yang mengatasnamakan DPP dalam hal kegiatan di wilayah kabupaten Subang harus izin,lapor dan berkoordinasi dengan DPC,kalo ada yang ngaku -ngaku dari DPP tidak ada koordinasi ke DPC laporkan saja ke pusat,Jangan sampai semua orang bikin surat tugas mengatasnamakan DPP, harus koordinasi dengan DPC, siapapun orangnya,"Tegasnya.
DPC BPAN kabupaten Subang punya kepengurusan sendiri kewenangan kita kembalikan lagi dengan DPC kabupaten Subang. Kita harus hargai DPCnya, harus punya marwah. Untuk kelompok tani yang akan di organisir tahapan nya harus di lalui semua, sesuai dengan kesepakatan kita,mereka harus punya KTA Aliansi, jangan sampai kita jadi makelar kasus,kedua kita harus pelajari status tanahnya apakah benar HGU.
Untuk penanganan kasus di kabupaten Subang sendiri DPC BPAN kabupaten Subang punya kewenangan karena Sipatnya struktural ,Kalo yang lain Sipatnya non struktural, tetap harus koordinasi dulu dengan Ketua DPC BPAN kabupaten Subang , kewenangan nya ada di DPC,Program apapun jangan sampai berhenti harus di lanjutkan jangan sampai terkendala.,"ungkapnya.
Berharap DPC LAI BPAN kabupaten Subang semakin solid, semakin kuat belajar dari pengalaman kemarin kita ambil hikmahnya ,pengurus dan anggota harus kompak dan solid,"Tegas T.Bustaman sekjen LAI BPAN.
Pewarta : Agus Hamdan
0 komentar :
Posting Komentar