Oleh Dwi Undayasari (S-3 Linguistik, Universitas Pendidikan Indonesia)
 |
| Ilustrasi bendera Indonesia dan China / Foto : Shutterstock |
JURNAL MEDIA Indonesia - Hubungan Tiongkok (yang sekarang disebut China) dengan Indonesia sudah terjalin sejak dulu dan resmi diakui pada tahun 1950. Berdasarkan historinya, Tiongkok memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan Indonesia sebelum kemerdekaan Indonesia, masa orde lama, orde baru, maupun pasca reformasi.
Keterlibatan Tiongkok di Indonesia meliputi berbagai bidang, diantaranya politik, perdagangan, ekonomi, sosial budaya, termasuk keterlibatan pada penyebaran agama Islam dan perjuangan Indonesia untuk merdeka. Oleh karena itu, populasi Tionghoa (orang keturunan asli Tiongkok) di Indonesia semakin besar, berdasarkan Poston, Dudley; Wong, Juyin (2016) memperkirakan populasi Tionghoa Indonesia mencapai lebih dari 8.010.720 jiwa, tetapi jumlah populasi Tionghoa di Indonesia pada saat ini masih simpang siur, beberapa peneliti mengemukakan bahwa populasi Tionghoa sekitar 10 juta jiwa lebih atau menempati 5% dari populasi Indonesia.
Awal mula Tionghoa berdatangan ke Indonesia yaitu atas dasar kepentingan perdagangan, mereka berpikir bahwa Indonesia adalah tempat yang strategis untuk mengembangkan perekonomian.
Pada masa koloni Belanda, Tionghoa berimigrasi ke Indonesia untuk menjadi buruh perkebunan dan pekerja tambang timah. Dalam proses perkembangan Tionghoa di Indonesia, terjadi pula proses peleburan dan kawin campur dengan orang Indonesia, yang sekarang orang-orang tersebut disebut Cindo (China Indonesia).
Pergantian nama China dari Tiongkok ini diberikan oleh negara Barat yang pernah “mengoyakngoyak” negara tersebut dengan makna orang dalam atau pribumi yang tidak punya adab. Penamaan Cindo tersebut ditujukan pada orang Cina yang dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia atau mereka keturunan campuran dari orang China dengan Indonesia. Besarnya populasi mereka di Indonesia menjadikan China termasuk ke dalam 15 terbesar etnis atau suku di Indonesia.
Hubungan China dengan Indonesia tidak selamanya baik. Meskipun China punya peran dalam kemerdekaan Indonesia tetapi masih banyak pro dan kontra terkait keterlibatan China pada urusan-urusan Indonesia. Konflik China dengan Indonesia mulai tersulut ketika Cina diduga terlibat membantu Partai Komunis Indonesia (PKI) mengkudeta pada masa pemerintahan presiden Ir. Soekarno dengan menewaskan 7 petinggi TNI Angkatan Darat yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 yang dikenal sebagai peristiwa G30S/PKI. Hal itu mengakibatkan pembekuan hubungan diplomatik China dengan Indonesia, disertai dengan kerusuhan-kerusuhan yang menolak keberadaan China di Indonesia.
Pada masa pemerintahan Soeharto, bagi China merupakan masa yang paling kelam, terjadi pendiskriminasian yang kejam seperti penutupan sekolah-sekolah Tionghoa, larangan menggunakan bahasa Mandarin, pengucilan, sampai terjadi penjarahan, penganiayaan dan pemerkosaan terhadap etnis China (contoh pada peristiwa Mergosono di Malang).
Seiring waktu berjalan, China berusaha memulihkan keadaan. Keterlibatan China dalam meningkatkan perekonomian Indonesia mempunyai pengaruh yang sangat besar, mereka mulai memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pribumi di mata hukum sehingga terjadi kecemburuan sosial meski masih tetap terjadi diskriminasi terhadap etnis Tionghoa atau China.
Dari masa ke masa, China semakin diakui, sebagai buktinya pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid (alias Gusdur) mengeluarkan kebebasan memeluk agama untuk Tionghoa, meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif (bagi yang merayakannya) yang kemudian disempurnakan oleh presiden Megawati menjadi hari libur nasional. Tidak hanya itu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (dikenal sebagai SBY) menghapus istilah China dan mengembalikannya menjadi etnis Tionghoa.
Semakin berkembangnya China di Indonesia baik dari segi ekonomi, politik, dan sosial menjadikan Indonesia sulit terlepas dari China seperti jamur atau virus yang melekat pada tubuh. Banyak konflik yang terjadi pasca reformasi yang menjadikan perdebatan di kalangan masyarakat dan pemerintah Indonesia. Misalnya konflik yang baru-baru ini terjadi adalah terjadi bentrok pegawai China dengan pekerja Indonesia di PT. Gunbaster Nickel Industry, Morowali Utara.
Ketidakadilan dirasakan oleh pekerja
Indonesia mulai dari upah yang lebih rendah, perlakuan yang tidak layak, dan
tidak terbukanya peraturan yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut. Kasus
lainnya yang menjadi sorotan adalah pengklaiman pulau Natuna oleh China,
terdapat kapal-kapal milik China yang beredar di perairan Indonesia tanpa
seizin, atau melanggar peraturan maritim Indonesia. Dan kasus yang masih
menjadi perdebatan sampai saat ini adalah kerjasama China dengan Indonesia
dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung pada pemerintahan Jokowi.
 |
|
Dwi Undayasari (S-3 Linguistik, Universitas Pendidikan Indonesia) |
Hal tersebut menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia merasa bahwa kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan China bukan serta merta kerjasama yang menguntungkan Indonesia secara keseluruhan, tetapi lebih menguntungkan para penguasa atau pejabat yang mempuyai kepentingan pribadi. Masyarakat Indonesia merasa dibodohi oleh politik halus China yang ingin seolah-olah mengendalikan dan menguasai Indonesia secara perlahan. Sebagai contoh, banyaknya barang-barang China yang masuk ke Indonesia dengan harga yang lebih murah sehingga menurunkan perekonomian masyarakat Indonesia, mendatangkan pekerja-pekerja China untuk mengelola perusahaan dan proyek Indonesia, dan menjalin kerjasama pada sektor pembangunan dengan memberikan pinjaman dengan proses yang mudah dan cepat.
Indonesia seharusnya lebih pintar dalam mengendalikan dan lebih bijak dalam mengambil keputusan atau apakah dibalik itu semuua sebetulnya para penguasa dan pejabat pemerintahan mempunyai kepentingan tersendiri dibandingkan memikirkan kepentingan masyarakat Indonesia.
Dengan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sehingga hal ini penting dan menarik untuk dikaji. Keberpihakan para penguasa terhadap China terlihat semenjak pasca reformasi sampai sekarang, tetapi keberpihakan tersebut tidak dapat dilihat secara kasat mata, oleh karena itu perlu adanya kajian untuk mengungkapkan keberpihakan atau tidak para penguasa terhadap China dan bagaimana masyarakat Indonesia memandang China.
Kajian ini menganalisis peristiwa bahasa yang terjadi pada pemberitaan media massa Kompas.com dan BBC dengan topik kasus yang sama dan dipublikasikan secara bersamaan yaitu tanggal 17-18 Juli 2023. Topik pemberitaan ini terkait dengan kunjungan presiden Joko Widodo (dikenal Jokowi) ke negara “Tirai Bambu” atau China dengan tujuan untuk memperdalam kerjasama antara China dengan Indonesia dalam berbagai sektor.
Kajian analisis wacana ini akan memperlihatkan bagaimana media massa merepresentasikan ideologi berdasarkan perspektif para penguasa dan masyarakat Indonesia terhadap China. Bahasa yang dibentuk oleh media massa akan dianalisis dari sudut pandang linguistic. Tahapan analisis kajian wacana ini menggunakan teori Fairclough (1989) terdiri dari deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Sedangkan alat untuk membedah wacana ini menggunakan systemic functional linguistic dari Halliday and Hasan (1985) dengan menganalisis sistem appraisal (Martin and Rose: 2003) pada setiap klausanya.
Sistem appraisal merupakan sistem evaluasi yang menyatakan sikap atau makna yang ada dalam suatu wacana atau teks, yang mempunyai kekuatan emosional yang dapat membuat suatu teks bermakna bagi pembaca. Kajian ini meninjau dari proposisi yang ingin dibangun oleh media massa (Kompas.com dan BBC), penguasa (pada kasus ini adalah presiden Jokowi, presiden China, Xi Jinping, asisten Menteri luar negeri China, Hua Cunying, dan anggota DPR komisi sebelas, Willy Aditya), dan pengamat ekonomi (Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bhima Yudhistira dan Kepala ekonomi BRI Danareksa Sekuritas, Telisa Falianty, dosen Universitas Indonesia) melalui tanda-tanda verbal yang terdapat pada teks berita.
Tanda verbal yang dikonstruksi oleh media Kompas.com cenderung netral dan memandang bahwa tindakan yang dilakukan oleh Indonesia untuk manjalin kerjasama dengan China cenderung positif, tidak terdapat asumsi negatif dari pemberitaan tersebut dan lebih banyak menggunakan asumsi-asumsi para penguasa yang cenderung pro terhadap kerjasama strategis yang dilakukan antara Indonesia dengan China. Hal tersebut dapat terlihat pada judul berita “Indonesia dan China Perdalam Kerja Sama Strategis” serta pernyataan presiden Jokowi yang berharap kerja sama Otoritas IKN (Ibu Kota Nusantara) dengan Pemerintah Kota Shenzen dapat berkontribusi bagi perencanaan dan pengembangan IKN, pernyataan positif juga dikemukakan oleh presiden Xi yang ingin membangun, mempertahankan, dan memperdalam kerjasama strategisnya dengan Indonesia. Dan diperkuat oleh penjelasan Asisten Menteri luar negeri China Hua Cunying bahwa visi China dan Indonesia sangat selaras dan memiliki peluang untuk pembangunan.
Tanda-tanda verbal tersebut merepresentasikan ideologi media Kompas.com yang penjelasan topik secara deskriptif, mendalam, komprehensif, netral, dan hati-hati dalam memilih diksi. Media masssa ini pula tidak ada tendensi untuk menonjolkan salah satu bagian dari kasus tersebut. Sebaliknya, tanda verbal yang dikonstruksi oleh media massa BBC terkait kunjungan Jokowi ke China justru lebih memilih menggunakan pilihan diksi yang berani dan tajam, terlihat pada judul “Pertemuan Jokowi dan Presiden China, Pengamat Desak Indonesia Tinjau Ulang Utang dari China”. Media ini cenderung mengajak para pembaca untuk berpikir kritis atas kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan China dan juga memberikan kewaspadaan atas niat terselubung China dibalik kemurahan hatinya untuk membantu pembangunan Indonesia. Dibandingkan memberikan informasi yang detail terkait kunjungan presiden Jokowi ke China untuk memperkuat mitra kerjasama strategis, media ini lebih menyoroti utang yang dimiliki Indonesia kepada China.
Asumsi-asumsi para pengamat ekonomi pun ikut memperkuat dugaan politik China yang menjebak Indonesia dengan utang dan meminta pemerintah untuk mengkaji ulang peminjaman uang kepada China. Asumsi ini (jebakan utang China) dibantah oleh Willy Aditya, anggota DPR komisi sebelas, yang mengemukakan bahwa rasio utang Indonesia masih pada posisi aman.
Dari analisis tanda-tanda verbal yang ingin dibangun oleh media, penguasa, dan para pegamat terkait kasus China dan Indonesia memperdalam kerjasama strategis dapat disimpulkan bahwa setiap media memiliki cara masing-masing untuk menyampaikan informasi kepada khalayak sehingga mudah dipahami. Perbedaan metode ini terkait dengan intertekstualitas yang dipengaruhi oleh ideologi masing-masing media, pemilihan kosakata yang digunakan dalam teks berita, dan perbedaan genre teks. Ideologi ini terkait dengan target pembaca yang dituju.
Tanda verbal lainnya terkait persfektif penguasa dan masyarakat Indonesia terhadap China terdapat perbedaan. Para penguasa cenderung berpihak dibandingkan masyarakat Indonesia terhadap China. Keberpihakan tersebut terlihat dari pendapat yang dikemukakan oleh para penguasa maupun pejabat pemerintah yang mendukung program-program kerjasama dengan China, sedangkan para pengamat ekonomi merasakan bahwa kerjasama China hanyalah kedok untuk bisa mengendalikan Indonesia dalam berbagai sektor, masyarakat Indonesia tidak merasakan keuntungan yang didapat atas kerjasama para penguasa dengan China.
Penulis : Dwi Undayasari (S-3 Linguistik, Universitas Pendidikan Indonesia)
0 komentar :
Posting Komentar