JURNAL MEDIA Indonesia - Para menteri luar negeri ASEAN berkumpul di Jakarta pada hari ini, Senin (4/9). Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, Indonesia akan memastikan ASEAN bersatu untuk menangani masalah Myanmar.
“ASEAN hanya
bisa maju dengan kekuatan penuh jika kita bisa memastikan solusi damai dan
langgeng di Myanmar,” kata Retno ketika membuka Pertemuan para Menlu ASEAN
(AMM) di Sekretariat ASEAN.
Ia mengatakan,
para menlu akan meninjau secara komprehensif atas Konsensus Lima Poin (5PC) dan
menyiapkan rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh semua pemimpin ASEAN. Hal ini
sesuai yang telah diamanatkan oleh para pemimpin ASEAN.
Konsensus
Lima Poin, mencakup:
Menyerukan
penghentian kekerasan, Dialog dengan semua pemangku kepentingan Menunjuk utusan
khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, Mengizinkan ASEAN untuk
memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, Mengizinkan utusan khusus
ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.
Meski sudah disepakati oleh para pemimpin ASEAN dan pimpinan junta militer Myanmar Min Aung Hlaing sejak April 2021, implementasi konsensus itu masih mandek. ASEAN menilai, tidak ada kemauan dari junta yang berkuasa di Myanmar untuk mengimplementasikan konsensus tersebut.
Selama masa keketuannya, Indonesia telah melakukan lebih dari 110 pendekatan dengan berbagai pihak di Myanmar. Pendekatan dilakukan, termasuk dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang adalah pemerintah bayangan bentukan oposisi junta, Dewan Administrasi Negara (SAC) yang dibentuk militer, organisasi perlawanan etnis (EROs), serta masyarakat sipil Myanmar untuk membuka jalan menuju dialog inklusif. Adapun semua pendekatan dilakukan dengan tetap mengacu 5PC.
Penegasan
oleh Menlu Retno terkait 5PC dilakukan setelah Thailand pada Juni
mengadakan pertemuan yang mengundang perwakilan junta Myanmar. Junta Myanmar
selama ini dikucilkan dari berbagai pertemuan ASEAN karena melanggar konsensus
dan terus melakukan aksi kekerasan terhadap rakyatnya.
Thailand
memberikan pembenaran atas pertemuan tersebut dengan mengatakan bahwa dialog
dengan junta sangat diperlukan untuk melindungi negaranya, yang memiliki
perbatasan panjang dengan Myanmar.
Krisis di Myanmar dipicu kudeta oleh militer terhadap pemerintah terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021, atas dugaan kecurangan pemilu. Sejak itu, Myanmar menghadapi krisis politik dan keamanan ketika junta merespons protes besar-besaran rakyat dengan kekerasan bersenjata, hingga mengakibatkan jatuhnya ribuan korban jiwa dan luka-luka.
Sumber : Katadata.co
0 komentar :
Posting Komentar