MAJALENGKA JMI, Bupati Kabupaten Majalengka, H. Karna Sobahi membuka acara konsultasi publik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 bertempat di convention hall Fitra Hotel Majalengka, Jumat (10/2/2023).
Dalam kesempatan tersebut, bupati memberikan arahan agar dalam penyusunan RPD dan RKPD harus mengedepankan atau fokus terhadap muatan kebutuhan rakyat.
"RPD dan RKPD tahun 2024 berada di masa transisi habisnya masa jabatan kepala daerah dan dalam situasi kondisi tahun politik yang penuh dengan kepentingan. Namun begitu, saya titip jangan sampai kepentingan rakyat terganggu. Harus diutamakan," ungkap Karna Sobahi.
Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa di masa transisi tersebut bahwasannya di tahun 2024 RKPD tanpa visi misi sebab posisi jabatan kepala daerah tidak ada. Termasuk RKPD tahun 2025 nanti pun penyusunannya oleh pejabat.
Maka dengan demikian, bupati memberikan arahan supaya dalam penyusunannya kelak dapat dilakukan tanpa mengesampingkan, atau mengabaikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Majalengka dalam kurun waktu di masa transisi itu.
Dia menambahkan, bahwa kepala daerah akan mulai kembali efektif berkerja untuk RKPD tahun 2026. Setelah adanya penetapan kepala daerah yang baru hasil dari Pilkada 2024.
"Untuk itu, kita antisipasi perencanaan pembangunan di masa transisi nanti dengan konsep kinerja berfokus pasa pelayanan masyarakat dan tentunya APBD kita harus pro rakyat," ungkapnya.
Bupati Majalengka menegaskan, bahwa apapun situasinya di tahun 2024 yang merupakan tahun politik dengan penuh kepentingan dan masa transisi, namun RPD tahun 2024-2026 dan RKPD tahun 2024 harus fokus mengacu pada kebutuhan rakyat.
Yaya Ruhiyat/JMI/Red.
0 komentar :
Posting Komentar