Jakarta JMI, Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan isu yang beredar tentang penghapusan surat keterangan tidak mampu (SKTM) tidaklah benar. Dikatakannya, masyarakat Kabupaten Bandung masih bisa mendapatkan pelayanan kesehatan melalui layanan SKTM.
Bahkan, dia menjelaskan pada tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung telah menganggarkan lebih dari Rp 8 miliar untuk layanan SKTM bagi masyarakat yang belum memiliki BPJS. Namun menurutnya jumlah tersebut masih dapat bertambah, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
"Masyarakat Kabupaten Bandung yang kurang mampu tentu menjadi perhatian serius bagi saya, terutama dalam hal pelayanan kesehatan," kata Dadang dalam keterangan tertulis, Jumat (13/1/2023).
Lebih lanjut dia menjelaskan besaran alokasi anggaran untuk SKTM tersebut dikarenakan capaian Universal Health Coverage (UHC) masyarakat Kabupaten Bandung telah mencapai 97 persen. Dan diproyeksikan akan bertambah pada perubahan anggaran jika sangat mendesak dibutuhkan.
"Artinya 97 persen warga telah tercover oleh layanan BPJS kesehatan. Lain halnya jika anggaran masih tetap sama, namun jumlah warga yang tercover semakin bertambah itu yang harus dipermasalahkan," katanya.
Karena itu, dia meminta masyarakat agar tidak khawatir. Sebab pelayanan kesehatan melalui jalur SKTM tidak akan dihentikan atau terhambat.
"Toh pasien melalui jalur SKTM nantinya berobat ke RSUD yang ada di Kabupaten Bandung. Jangan khawatir pelayanan kepada warga akan tetap diberikan secara maksimal," ujarnya.
Dia pun meminta warga untuk melaporkan apabila ditemukan oknum yang menghambat proses pengurusan SKTM.
"Saya ingin semua masyarakat Kabupaten Bandung memiliki hak yang sama dalam pelayanan kesehatan," tuturnya.
Dadang menegaskan Pemkab Bandung tidak pernah berencana untuk menghentikan pelayanan SKTM bagi masyarakat.
0 komentar :
Posting Komentar