Jakarta, JMI - Bank Indonesia (BI) menilai, rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada akhir tahun 2022, akan membawa dampak positif bagi perekonomian 2023. BI memproyeksi ekonomi tahun depan akan tumbuh di kisaran 4,5%-5,3%.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, rencana pencabutan PPKM akan semakin mendorong geliat mobilitas masyarakat sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi dan keuangan. “Ini akan meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk lebih baik,” tegas Perry, Kamis (22/12/2022).
Perry meyakini pencabutan PPKM, akan mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Hal ini dapat menjadi bekal untuk menyokong pertumbuhan ekonomi tahun depan.
“Nah kami akan memantau dampak mobilitas masyarakat setelah PPKM. Kalau konsumsi terus meningkat akibat pencabutan PPKM, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berada di sekitar 5%,”tegasnya.
Menurut BI, kondisi ekonomi domestik hingga menjelang penutupan akhir tahun masih terpantau baik karena daya beli masyarakat dan keyakinan pelaku ekonomi tetap terjaga. Hal ini tercermin dari keyakinan konsumen, penjualan eceran dan Purchasing Manager’s index (PMI) manufaktur. Di samping itu, kinerja ekspor diperkirakan tetap kuat khususnya batu bara, crude palm oil (CPO), besi dan baja, serta ekspor jasa. “Hal ini seiring permintaan beberapa mitra dagang utama yang masih kuat serta dampak positif kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah,” tuturnya.
Dengan demikian, Bank Indonesia memproyeksi pertumbuhan ekonomi 2022 akan tetap kuat dengan kisaran proyeksi 4,5%-5,3%. “Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap kuat meskipun sedikit melambat sejalan dengan perlambatan ekonomi global ke titik tengah kisaran 4,5%-5,3%,” tuturnya.
Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan penghentian PPKM akan membat ekonomi lebih confident. “Kalau memang bisa diumumkan, ekonomi lebih confident, masyarakat melakukan aktivitas normal dan memperlakukan Covid-19 sama seperti virus lain,” tuturnya
Menkeu meyakini kebijakan ini akan menopang ekonomi Indonesia di tahun depan saat masih ada tantangan global.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menanti seluruh kementerian dan lembaga terkait menyerahkan hasil kajian untuk penghentian kebijakan pemberlakuan PPKM. Menurutnya, kajian tersebut seharusnya diberikan kepadanya pekan ini. "Saya memberikan target minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya. Sehingga bisa saya siapkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai penghentian PPKM. Kita harapkan segera sudah saya dapatkan dalam minggu-minggu ini," lanjutnya.
Sumber Beritasatu
0 komentar :
Posting Komentar