Memenuhi Cadangan Beras Pemerintah, Mendag beri izin Beras Import 500 Ton Kepada Bulog

Menteri Perdagangan telah mengizinkan pemerintah untuk import beras menambah pasokan cadangan beras kepada Bulog untuk menstabilkan harga beras di indonesia/net

JAKARTA, JMI – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah mengizinkan untuk import beras sebanyak 500 Ton kepada Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah menjelang akhir tahun.

"Saya diminta mendampingi Mentan (Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo) untuk membeli beras itu, enam hari kerja belum dapat, kami tambah lagi enam hari kerja, belum dapat, ditambah lagi enam hari kerja belum dapat, stok kita lama-lama menipis" kata Zulkifli.

Berhubung stok beras sudah terbatas Rapat Terbatas yang di pimpin oleh Presiden Jokowi dengan mumutuskan menambah cangan beras untuk Bulog secara Import.

"Kalau Bulog bisa beli di dalam ngeri, ada berasnya, tentu gak usah masuk barang (impor)nya. Tapi kalau gak ada, ya gak mungkin kita impor" jelas Zulkifli.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengakui tak mempermasalahkan beras import, namun pemerintahkan sedang mengusahakan untuk menjaga harga beras terjangkau.

"Yang masalah kan bukan impor atau tidak, tapi kenapa harga ini kami sikapi secara bersama. Saya, mendag (menteri perdagangan), dan semua agar menyikapi, mungkin saja kan ini masalah perdagangan yang harus kami selesaikan" ujar Syahrul.

Data stok akhir beras Bulog diperkirakan sebanyak 200 Ton sepanjang akhir 2022, stok beras yang ada di Bulog tercatat sebanyak 594.856 ton yang terdiri atas 168.283 ton (28,29 persen) beras komersial dan 426.573 (71.71 persen) stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Sementara itu, Kementerian Pertanian mencatat data stok beras di penggilingan mencapai 610.632 ton yang tersebar di 24 provinsi. Harganya berkisar Rp9.359 hingga Rp11.700 per kilogram.

"Kan kesepakatan negara, data negara itu ada di BPS dan 'standing crop' kita, data dari satelit juga aman, kemudian laporan dari gubernur dan bupati juga aman. Kalau ada dinamika harga seperti itu, penyikapannya harus bersama" ungkap Syahrul.

Presiden Jokowi, sambung Syahrul juga sudah memerintahkan agar ada faktualisasi data dan bukan hanya melihat data di atas kertas.

 

FAR/JMI/RED

Share on Google Plus