WWW.JURNAL MEDIA INDONESIA.COM

Megawati Tegaskan Tak Ada Dewan Kolonel di PDIP

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan tak ada Dewan Kolonel untuk memoles citra Puan Maharani (kompas.com)

JAKARTA, JMI
 -- Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan tak ada Dewan Kolonel yang disebut telah diinisiasi sejumlah anggota Fraksi PDIP di DPR untuk memoles citra Puan Maharani.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto usai Rapat Koordinasi kepala daerah kader PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam rapat, Mega kata Hasto telah menegaskan tak ada Dewan Kolonel di partainya.

"Jadi arahan Ibu Ketua Umum juga sangat tegas, tadi juga diingatkan oleh Ibu Ketua Umum, ya itu tidak ada," kata Hasto.

Hasto sekaligus menegaskan bahwa urusan pencalonan presiden partainya merupakan hak prerogatif Mega. Dia meminta semua pihak untuk bersabar dan menyerahkan sepenuhnya ke Ketua Umum.

Menurut dia, Mega pada waktunya akan mengumumkan capres PDIP. Saat ini, dia menyebut partai masih fokus untuk melakukan konsolidasi internal dan tak akan ikut bermain dalam dansa-dansa politik partai lain.

"Tidak perlu ikut dansa-dansa politik karena kerja bersama di dalam mengatasi situasi yang memang penuh tantangan ini jauh lebih penting," kata Hasto.

Hasto menilai pembentukan Dewan Kolonel oleh anggota Fraksi PDIP di DPR tak lebih dari guyonan politik. Dia juga enggan menanggapi pembentukan Dewan Kopral oleh para relawan Ganjar Pranowo yang disebut untuk menandingi para loyalis Puan.

"Namanya ini kan guyonan-guyonan politik, nanti ada dewan prajurit, nanti ada dewan panglima, ada dewan kepala daerah," katanya.

Belakangan, kelompok relawan Ganjar Pranowo merespons Dewan Kolonel dengan membentuk Dewan Kopral. Pembentukan Dewan Kolonel untuk mendukung pencalonan Puan di Pilpres 2024 sebelumnya menuai kritik. Organisasi tak resmi itu dibentuk oleh para anggota fraksi PDIP di DPR.

"Kita akan bentuk Dewan Kopral. Kolonel dan kopral, lebih banyak kopral. Nah, suara buat pemilu dalam konteks demokrasi ditentukan oleh jumlah. Lebih banyak kopral dibanding kolonel," kata Ketua Umum GP Mania, Immanuel Ebenezer saat dihubungi awak Media.

 

CNNI/JMI/RED

Share on Google Plus

0 komentar :

Posting Komentar

BERITA TERKINI

Moeldoko Center DPD DAN DPC Provinsi Bali Berbagi Kebahagiaan Akhir Tahun

BALI, JMI - Dalam semangat Natal dan akhir tahun, Moeldoko Center DPD dan DPC Di 3 Kabupaten Provinsi Bali hadir untuk menyebarkan cinta dan...