JAKARTA, JMI - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, berdasarkan analisa tim khusus, peretas dengan user name Bjorka tidak memiliki kemampuan untuk meretas data-data rahasia milik negara. Data-data pribadi yang selama ini diumbar ke ruang publik dianggap masih bersifat umum.
"Motifnya pun masih gado-gado, ada motif politik, ekonomi, jual beli dan sebagainya. Sehingga, motif-motif seperti itu tidak ada yang terlalu membahayakan," ujar Mahfud ketika memberikan keterangan pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2022).
Ia menambahkan, dalam rapat khusus yang dihadiri oleh sejumlah pejabat negara seperti Kapolri, Kepala BSSN, Kepala BIN hingga Menkominfo, disebut sudah ada gambaran terkait Bjorka.
"Sampai sekarang ini, gambaran-gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri. Tetapi, belum bisa diumumkan ke publik," tutur dia.
Ia memastikan, pemerintah sudah memiliki alat untuk melacak pelaku dan keberadaan di balik akun Bjorka. Sayang, ketika ditanyakan oleh media soal identitas Bjorka, Mahfud bungkam. Ia kembali masuk ke dalam ruangan untuk melanjutkan rapat.
Meski dianggap tak membahayakan, namun pemerintah akhirnya tetap membentuk satgas khusus terkait perlindungan data pribadi. Mahfud menjelaskan, ada dua alasan di balik pembentukan satgas khusus itu.
"Pertama, peristiwa ini mengingatkan kita agar membangun sistem yang lebih canggih. Alasan kedua, akan ada RUU yang segera diundangkan pada bulan depan yaitu Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah disahkan di DPR di tingkat 1," kata dia.
Maka, RUU tersebut tinggal disahkan di rapat tingkat II atau paripurna DPR. Di sana tidak akan ada lagi pembahasan sistem. "Di dalam UU itu juga memuat arahan agar ada satu tim yang bekerja untuk keamanan siber," ujarnya lagi.
Mahfud pun memastikan di dalam peristiwa kebocoran data beruntun selama beberapa hari terakhir, tidak ada yang bersifat rahasia.
idnt/jmi/red
0 komentar :
Posting Komentar