 |
| Tenaga kesehatan honorer menggelar demonstrasi menuntut pengangkatan menjadi aparatur sipil negara |
JAKARTA, JMI -- Tenaga
kesehatan (nakes) dan non-nakes honorer merespons kekhawatiran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas soal 'Republik Honorer'.
Mereka menilai kekhawatiran Azwar Anas merupakan salah satu isu
yang tengah diperjuangkan tenaga honorer, termasuk dari sektor kesehatan.
Kris, Tenaga Administrasi Kehumasan di salah
satu rumah sakit di Kuningan, Jawa Barat, mengatakan kekhawatiran tersebut
muncul karena tidak ada pembatasan pengangkatan tenaga honorer.
"Ini juga salah satu yang kami
perjuangkan, makanya hentikan. Hentikan pengangkatan honorer, angkat kami jadi
ASN," kata Kris di sela-sela unjuk rasa yang berlangsung di Patung Kuda,
Jakarta Pusat, Kamis (22/9).
"Kan
pasti setiap tahun ada yang pensiun, tambal sulam. Jadi sekarang terus-terusan
diangkat ya karena tidak pernah ada pembatasan, (kenyataan) di daerah seperti
itu," lanjutnya.
Kris
juga berharap pemerintah tak luput memerhatikan nasib tenaga honorer seperti
dirinya. Dengan demikian, rencana pemerintah mengurangi honorer bisa terlaksana
tanpa harus mengabaikan nasib tenaga honorer yang masih aktif.
"Saya
lebih sepakat ditutup dulu dan kami-kami ini yang sudah puluhan tahun mengabdi
harapannya ya diangkat jadi ASN. Diurus dulu, diselesaikan dulu," ucap
Kris.
Respons
serupa juga disampaikan Septi, nakes yang sehari-hari bertugas di daerah
Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia menilai pemerintah perlu mengeluarkan regulasi
untuk tidak lagi mengangkat tenaga honorer.
Kemudian,
ia berharap pemerintah tidak abai dengan masalah kesejahteraan yang masih
menjadi keluhan tenaga honorer saat ini. Salah satu solusi yang dituntut nakes
dan non-nakes honorer yakni dengan mengangkat mereka sebagai Aparatur
Sipil Negara (ASN).
"Habiskan
dulu honorer yang ada, dengan mengeluarkan regulasi untuk seleksi Pengadaan
CPNS dan menutup dari jalur umum," ucap Septi.
"Bagaimana
pun kalau misal tidak diselesaikan, tidak akan selesai-selesai. Habiskan dulu
honorer yang ada untuk menyelesaikan masalah yang sekarang terjadi,"
lanjutnya.
Sebelumnya,
Azwar Anas menilai Indonesia bakal jadi 'Republik Honorer' bila pemerintah
pusat dan daerah terus menerus mengangkat tenaga honorer.
"Nah
kalau terus menerus jadi tantangan kita semua, jangan-jangan kalau honorer
terus diangkat ini republik kita jadi republik honorer," kata Anas saat
acara Penandatanganan Keputusan Bersama Netralitas Pegawai ASN di kanal YouTube
Kementerian PANRB, Kamis (22/9).
Anas
mengatakan pemerintah saat ini tengah menghadapi dilema soal isu kepegawaian.
Di satu sisi pemerintah ingin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimiliki bisa
bersaing di era disrupsi, tapi di sisi lain gelombang pegawai honorer terus
direkrut dan tumbuh di Indonesia.
Di
sisi lain, Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes (FKHN) memggelar aksi
damai di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat hari ini.
Mereka
menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Peraturan Presiden
(PP) khusus yang mengatur honorer nakes dan nonnakes bisa diangkat menjadi
Aparatur Sipil Negara (ASN).
CNNI/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar