JAKARTA, JMI -- Ketua Kompolnas, Mahfud MD menjelaskan diagram “Kekaisaran Sambo dan Konsorsium 303” yang beredar di tengah masyarakat belakangan ini.
Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi
III DPR RI, Mahfud mengaku tidak mengetahui sama sekali kebenaran diagram
tersebut.
“Soal gambar-gambar itu saya sudah dapat, tetapi
itu bukan dari saya. Saya tidak tahu sama sekali,” kata Mahfud di Komplek
Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8).
Menko Polhukam ini lantas menyinggung soal "Kerajaan
Sambo" yang sebelumnya ia sampaikan di YouTube. Ia menegaskan, istilah itu
bukan merujuk sebagaimana dalam diagram “Kaisar Sambo dan Konsorium 303” dalam
konteks pembagian “jatah” hasil bisnis judi online di bawah komando Ferdy
Sambo, melainkan konteks struktur di Divisi Propam Polri.
“Yang saya katakan itu, Divisi Propam itu satu
bintang dua kepalanya, lalu di bawahnya bironya ada tiga, bintang satu. Di mana
setiap biro ini kalau dia memeriksa produknya harus diputus oleh Pak Sambo.
Kalau dia menyelidiki harus Pak Sambo, kalau dia menghukum harus Pak Sambo
juga. Kenapa ini tidak dipisah saja? kaya kita buat trias politika itu, yang
meriksa dan yang menyelidiki beda,” demikian Mahfud.
Sebelumnya, beredar luas sebaran peta grafik
berjudul “Kaisar Sambo dan Konsorsium 303” di masyarakat melalui media sosial.
Sebaran ini terdiri dari 6 halaman dan menampilkan sejumlah nama anggota Polri
perwira tinggi, menengah, dan pertama lengkap dengan jabatannya.
Ada juga nama-nama dari kalangan sipil yang turut masuk dalam
bagan.
Tampak dalam bagan-bagan itu alur aliran dana
setoran dan beking. Wajah Sambo berada paling atas dalam bagan tersebut
dibubuhi keterangan, “setiap tahun Ferdy Sambo dan kroninya menerima setoran
lebih dari 1,3 triliun.”
Selain itu ada juga tulisan, “di kalangan bandar
judi, Ferdy Sambo dikenal dengan sebutan Kaisar Sambo.”
Halaman tersebut mengungkap tentang project 2024,
Konsorsium 303, tim pukul, dan investor. Bagan mengurai tentang bagaimana dana
mengalir dan dari siapa saja dana masuk.
Konsorsium 303 tersebut mengacu pada sejumlah nama sipil yang
dikaitkan dengan bandar judi di sejumlah wilayah. Di mana mereka selalu lolos
dalam operasi pemberantasan judi lantaran memiliki beking kuat.
Itu lantaran petinggi Polri berperan sebagai
beking, dengan Konsorsium 303 yang mengelola Gelper, judi bola, dan judi online.
RMOL/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar