Pembukaan GTRA Week Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, Bertempat di Ruang Segitiga Rumdin Bupati Subang

saat acara berlangsung melalui zoom meeting

SUBANG, JMI -- pembukaan Gugus Tugas Reforma Agraria Week Provinsi  Jawa Barat,di hadiri sekertaris daerah (Sekda) kabupaten Subang Asep Nuroni.S.Sos.M.si melalui Zoom Meeting, bertempat di Ruang Segitu, Rumah Dinas Bupati. Senin (18 Juli 2022)

Dalam Rangkaian kegiatan GTRA Week Provinsi Jawa Barat tahun 2022 yang dilaksanakan secara hybrid meliputi kegiatan GTRA Expo, Focus Group Discussion (FGD), dan Rapat Koordinasi GTRA Provinsi Jawa Barat dimulai pada hari Senin (18 Juli 2022) hingga hari Kamis (21 Juli 2022).

sekertaris daerah (sekda) kabupaten subang Asep Nuroni.S.Sos.M.si

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) secara eksplisit diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, mencakup:

1. penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), termasuk melalui pelepasan kawasan hutan

2. pelaksanaan redistribusi tanah, termasuk untuk pengembangan kawasan transmigrasi

3. pemberian sertifikat tanah (legalisasi)

4. pemberdayaan masyarakat penerima TORA

 

suasana saat acara berlangsung di ruang segitu (rumah bupati)

GTRA bertujuan untuk mewujudkan dan mengoperasionalkan kelembagaan payung penopang Program Reforma Agraria agar secara efektif mampu mendorong percepatan pencapaian target-target nasional, baik yang terkait dengan penataan aset/asset reform (legalisasi dan redistribusi lahan), maupun penataan akses/access reform (pemberdayaan masyarakat dan peningkatan produktivitas tanah).

Kegiatan GTRA Week Provinsi Jawa Barat ini dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Barat; Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat; jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN, Sekretaris Daerah Seluruh Provinsi Jawa Barat, Direktur Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat, Direktur Landreform, 

serta perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PUPR, Kemenkop UKM, Kemendes PDTT, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri,  Kementerian KKP, Kementerian LHK, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kantor Staf Presiden, dan Staf Khusus Presiden.

 

Agus Hamdan/JMI/RED

Share on Google Plus