Presiden Negara China Xi Jinping
JAKARTA, JMI --
Presiden China Xi Jinping akan
mengunjungi Hong Kong untuk memperingati 25 tahun penyerahan
kota itu ke China daratan. Kantor berita negara Xinhua pada Sabtu
(25/6) melaporkan, perjalanan itu akan menjadi kunjungan pertama Xi di luar
daratan China sejak Januari 2020 setelah merebaknya wabah Covid-19.
Xinhua mengatakan,
Xi dijadwalkan menghadiri upacara pengukuhan pemerintahan periode keenam Hong
Kong. John Lee akan menjadi pemimpin baru Hong Kong pada 1 Juli, menggantikan
Carrie Lam.
Menurut para kritikus,
peringatan 25 tahun penyerahan Hong Kong sangat penting bagi China. Beijing
menilai Hong Kong telah mencapai stabilitas sejak prores pro-demokrasi terbesar
pada 2019.
Sejak aksi protes tersebut, China menerapkan undang-undang
keamanan nasional, dan reformasi pemilihan untuk memastikan hanya "patriot"
yang dapat bekerja di pemerintahan dan badan pembuat undang-undang.
China memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong
pada Juni 2020. Undang-undang tersebut menghukum tindakan subversi, terorisme,
dan kolusi dengan pasukan asing dengan hukuman penjara seumur hidup.
Beijing mengatakan, undang-undang itu diperlukan untuk memulihkan stabilitas
setelah protes anti-pemerintah pada 2019.
Lee telah berjanji untuk mempertahankan cengkeraman Hong Kong di
bawah undang-undang keamanan, sejalan dengan kepentingan kedaulatan Cina. Hong
Kong diserahkan ke Cina pada 1 Juli 1997, setelah 156 tahun di bawah
pemerintahan kolonial Inggris.
Pada Mei lalu, Komite
pemilihan Hong Kong memberikan suara untuk calon tunggal John Lee. Komite
tersebut terdiri dari hampir 1.500 anggota yang sebagian besar pro-Beijing.
Para anggota komite memberikan suara dalam pemungutan suara
rahasia yang akan berlangsung 2,5 jam. Lee membutuhkan lebih dari 750
suara untuk memenangkan pemilihan. Hingga pukul 11.00 waktu setempat, lebih
dari 96 persen anggota Panitia Pemilihan telah memberikan suaranya.
Sebagai satu-satunya kandidat, Lee diperkirakan akan menang
dengan mudah. Terutama karena dia mendapat dukungan Beijing, dan bulan lalu
memperoleh 786 nominasi dari anggota Komite Pemilihan untuk mendukung
pencalonannya.
Pemilihan itu mengikuti perubahan besar pada undang-undang
pemilihan Hong Kong tahun lalu, untuk memastikan bahwa hanya
"patriot" yang setia kepada Beijing yang dapat memegang
jabatan. Badan legislatif juga dirombak untuk menghilangkan suara-suara
oposisi.
Pada Ahad pagi, tiga anggota Liga Sosial Demokrat yang merupakan
sebuah kelompok aktivis lokal, menggelar aksi dengan berbaris menuju tempat
pemilihan sambil menampilkan spanduk menuntut hak pilih universal yang akan
memungkinkan warga Hong Kong untuk memilih legislatif dan eksekutif.
“Hak asasi manusia atas kekuasaan, rakyat lebih besar dari
negara. “Satu orang, satu suara untuk kepala eksekutif. Segera
terapkan hak pilih universal ganda," ujar tulisan yang ada di spanduk.
Sumber : Republika.
0 komentar :
Posting Komentar