Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kementerian Maritim dan Investasi RI, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab. Majalengka, Sekda Kab. Majalengka, Kepala Bappeda Prov. Jawa Barat atau yang mewakili, Sekretaris Bappedalitbang Kab.Majalengka, unsur Forkopimda, Ketua TP-PKK Kab. Majalengka, Ketua Dharmawanita Persatuan Kab.Majalengka, para Staf Ahli dan Asisten Daerah Kab. Majalengka, para Kepala OPD dan Camat se-Kab. Majalengka, Dirut RSUD, Dirut PDAM, unsur Dunia Usaha, serta tamu undangan lainnya
Dalam laporannya, Kepala Bappedalitbang Kab. Majalengka yang diwakili oleh Sekretaris Bappedalitbang Kab. Majalengka, Wawan Sarwanto menyampaikan, kegiatan Musrenbang RKPD Kab. Majalengka tahun 2023 merupakan salah satu rangkaian dari mekanisme perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk menampung aspirasi yang diawali dari Musrenbang dusun, Musrenbang desa/kelurahan dan Musrenbang kecamatan.
"Di samping itu adapun maksud Musrenbang RKPD yakni untuk menampung aspirasi masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan Majalengka tahun 2023 melalui empat pendekatan yaitu, pendekatan top-down dan bottom-up, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan politik," ucap Wawan.
Musrenbang RKPD yang dilaksanakan hari ini merupakan tahapan ke 6 (enam) dari tahapan sebelumnya yang telah dilaksanakan, dimana pada tahun 2021 sekitar bulan Oktober-November sudah dilaksanakan Musrenbang Desa/Kelurahan dan hasilnya terhimpun 1.395 usulan dan yang diakomodir sesuai dengan persyaratan sejumlah 1.182 usulan.
Kemudian tahapan selanjutnya penyusunan RKPD pada awal Januari 2022 yang selanjutnya dilaksanakan forum konsultasi publik, kemudian tahapan ke empat yang telah dilaksanakan yakni Musrenbang Kecamatan untuk menentukan skala prioritas dari 1.182 usulan Musrembang Desa/Kelurahan.
Adapun hasil Musrenbang Kecamatan terdapat 404 usulan yang menjadi skala prioritas, kemudian pada tanggal 10 Maret 2022 telah dilaksanakan juga forum lintas perangkat daerah dari 404 usulan dihasilkan 209 yang diakomodir dan diteruskan kepada perangkat daerah.
Selain itu adapun usulan dari DPRD Kab. Majalengka berupa pokok-pokok pikiran menghasilkan 685 usulan yang nantinya akan disinergikan terlebih dahulu dengan prioritas program Bupati dan perangkat daerah.
"Setelah tahapan ini ada dua tahapan terakhir yang akan kami lakukan yaitu penyusunan Rancangan Akhir RKPD dan penetapan Perbup Majalengka tentang RKPD Kab.Majalengka tahun 2023 yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan dan perumusan rancangan KUA-PPAS Tahun 2023," jelas Wawan.
Lebih lanjut wawan mengatakan, prioritas pembangunan Kab. Majalengka pada tahun 2023 yakni peningkatan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor, penanggulangan kemiskinan, pengembangan sektor unggulan pariwisata, industri dan pertanian, peningkatan kualitas pelayanan publik disektor pendidikan, kesehatan dan reformasi birokrasi, dan yang terakhir mewujudkan kemandirian desa.
Sementara itu dalam sambutannya Bupati Majalengka, H. Karna Sobahi mengatakan, bahwa rancang bangun program kerja 2023 memasuki tahun terakhir kepemimpinannya dengan Wakil Bupati, Tarsono D Mardiana periode 2018-2023 yang diarahkan pada target-target yang terakumulasi pada gerakan pembangunan Gerbang Mulia Raharja.
"Mengingat di tahun 2023 merupakan tahun final Bupati dan Wakil Bupati, oleh karena itu tentunya ukuran indeks, apakah itu indeks kepuasan atau indeks kebahagiaan harus menjadi target-target operasi capaian indikator makro pembangunan Kab. Majalengka," kata Karna.
Untuk itu dirinya minta kepada OPD, asisten maupun kepala dinas, dan camat dengan program dan anggaran yang dimiliki untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut, perhatikan tuntutan, kebutuhan, usul, saran dan kritik masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Termasuk jalannya pembangunan di Kab. Majalengka.
Ia menambahkan, hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai maupun yang belum tercapai dalam kurun waktu tiga tahun dan sekarang menginjak empat tahun kepemimpinannya itu, harus melakukan upaya memenuhi indeks kepuasan masyarakat. Sehingga dapat mewujudkan indeks kebahagiaan masyarakat.
"Untuk itu di tahun 2023 capaian kinerja difokuskan untuk pergerakan pemberdayaan masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih tersentuh dengan program-program Bupati dan Wakil Bupati di akhir masa jabatannya," tandasnya.
YAYA/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar