Sampai saat ini kami dari DPRD, belum menerima surat resmi terkait ditolaknya APBD Perubahan 2021 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat., Bertempat di Ruang Rapat paripurna DPRD subang, Rabu 27 /10 /2021.
Dalam konferensi pers ketua DPRD subang H. Narca Sukanda di dampingi Wakil ketua 1 Elita Budiarti ,wakil ketua 2 Aceng kudus serta Setwan DPRD Subang H. Ujang Sutrisna (ucok), mewakili ketua DPRD H. Narca Sukanda
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Subang, Elita Budiarti mengatakan atas izin ketua dprd Bahwa isu yang sudah beredar sangat tidak bertanggung jawab, pihak Eksekutif dan DPRD Kabupaten Subang masih menunggu keputusan evaluasi dari Gubernur.
Setelah APBD Perubahan 2021 Ditolak, Langkah yang di lakukan kami, DPRD Subang Pengajuan APBD Perubahan 2021 Kabupaten Subang Ditolak Pemprov Jabar
“Kita tunggu keputusan evaluasi gubernur dulu, jangan berbicara yang belum pasti nanti malah blunder, karena sampai hari ini secara resmi kami DPRD belum menerima pemberitahuan evaluasi gubernur itu. Kalaupun nanti ternyata itu terjadi, semua pihak sebaiknya mencari solusi terbaik dan tidak boleh saling menyalahkan apalagi menyudutkan, jangan sampe mencari kambing hitam,” tuturnya.
sampai hari ini pihak DPRD belum mengetahui pemberitahuan evaluasi yang sebenarnya pihak DPRD sudah menyampaikan surat 2 (dua) kali kepada pihak eksekutif.
Di jelaskan elita bahwa Historis Rancangan KUA PPAS 2022 dan KUA PPAS Perubahan APBDP 2021 sudah jelas notulen, surat dari DPRD subang yang sudah si sampaikan ke eksekutif dan jawaban nya dari Eksekutif sudah jelas sudah tercatat dari 6 point dalam surat tersebut. di antarnya :
1.surat dprd kepada Bupati tahun 2021 perihal permohonan untuk menyampaikan rancangan nota pengantar dan melakukan pembahasan KUA PPAS 2022 dan KUA PPAS Perubahan 2021.
2.surat jawaban dari sekertaris daerah ke dprd 23 juni 2021 (point 5)perihal bahwa pihak eksekutif, perihal bahwa pihak eksekutif akan menyampaikan RKUA dan PPAS 2022 paling lambat minggu kedua bulan juli dan KUA PPAS Perubahan 2021 paling lambat minggu pertama bulan agustus dengan alasan menunggu RKPD tahun 2022 dan perubahan RKPD tahun 2021 di tetapkan, sehingga nota pengantar dan RKUA PPAS 2022 dan KUA PPAS Perubahan 2021 belum di sampaikan ke dprd.
3.surat dprd kepada Bupati tgl 21 Juli 2021, perihal pemberitahuan untuk segera menyampaikan dan melakukan KUA PPAS tahun 2022 dan KUA PPAS Perubahan 2021 karena telah melampoi batas waktu penetapan di mana seharusnya penetapan di lakukan paling lama satu minggu setelah perkada RKPD provinsi di tetapkan, tapi eksekutif belum menyampaikan nota pengantar dan rancangan sampai dengan batas waktu yang di tentukan yaitu minggu pertama bulan juli dan minggu pertama bulan agustus sesuai surat sekda di atas.
4.surat Bupati kepada DPRD tgl 09 agustus 2021, perihal penyampaian nota pengantar dan rancangan KUA PPAS 2022. catatan pihak eksekutif tidak mengirimkan rancangan ataupun buku nota pengantar KUA PPAS Perubahan 2021 sehingga DPRD tidak bisa menjadwalkan di Bamus.
5.surat sekda ke dprd tgl 31 agustus 2021 perihal perubahan pembahasan KUA PPAS Perubahan 2021,catatan dprd langsung mengagendakannya dalam rapat Bamus tgl 31 Agustus 2021 yang di jadwalkan pembahasan di lakukan tgl 13-23 september 2021 sampai penentuan jadwal penetapan KUA PPAS Perubahan 2021, tapi menjelang pembahasan di lakukan sesuai yang sudah di tentukan dalam Bamus, TAPD meminta pembahasan KUA PPAS Perubahan 2021 di tunda dengan alasan belum siap, sehingga DPRD melakukan paripurna internal untuk membatalkan dan perubahan hasil Bamus sebagai akibat permintaan penundaan dari TAPD (hasil bamus terlampir)
6.surat sekda ke dprd tgl 28 september 2021, surat ke 2 (dua) setelah memohon penundaan. perihal permohonan pembahasan APBD perubahan 2021 yang minta di agendakan penyampaian nota pengantarnya tgl 07 Oktober 2021, sehingga DPRD tgl 30 september melakukan paripurna internal untuk mengubah agenda Bamus perubahan APBD 2021 tersebut, dan langsung menjadwalkan pembahasan pada tgl 12-13 Oktober 2021 dan penetapanya di paripurnakan 19 Oktober 2021 (Notulen hasil Bamus terlampir) karena pada saat paripurna korum tidak tercapai, maka paripurna penetapan di tunda dan di agendakan kembali penetapan tgl 30 Oktober setelah di paripurna di tetapkan ulang.
dari notulen risalah ini terlihat jelas bahwa DPRD dari tgl 16 juni sudah melayangkan surat kepada TAPD untuk segera menyampaikan rancangan, Baik itu KUA PPAS 2022 ataupun KUA PPAS Perubahan 2021 tetapi pihak TPAD yang meminta waktu untuk menunda sehingga melewati batas waktu, jadi pemunduran satu hari penetapan KUA PPAS Perubahan 2021 tgl 19 Oktober ke tgl 20 Oktober karena tidak korum bukan penyebab di tolaknya APBDP Subang 2021 oleh Provinsi, karena dari awalpun memang sudah melewati batas waktu. dan DPRD Subang sudah bersurat.
AGUS HAMDAN/JMI/RED
.jpeg)
0 komentar :
Posting Komentar