Jakarta, JMI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan peluncuran sistem Online Singel Submission (OSS) berbasis risiko di kementerian di gedung Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada hari Senin 9 Agustus 2021.
OSS Berbasis Risiko adalah system perizinan yang wajib di gunakan oleh para pelaku usaha, baik usaha kecil mikro, usaha menengah, maupun usaha besar untuk mengajukan permohonan izin secara oline.
OSS juga merupakan system perizinan reformasi, karena menggunakan layanan berbasis online terintegrasi dan terpadu, dan jenis perizinannya juga akan di sesuaikan dengan tingkat risikonya.
"Perizinan UMKM dan usaha besar tidak sama, risiko tinggi perizinan berusaha berupa izin, risiko menengah perizinan berusaha berupa sertifikat standar, dan risiko rendah cukup pendaftaran berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS." Kata Jokowi dari Youtube Sekretariat Presiden
Jokowi juga memerintahkan kepada para Menteri, Kepala Lembaga, para Gubernur, Bupati dan Walikota untuk disiplin mengikuti kemudahan sistem OSS berbasis risiko yang di resmikannya.
Jokowi akan cek dan mengawasi langsung implemantasi di lapangan, mulai dari persyaratannya, jumlah izin, prosesnya, hingga pelayanannya.
"Saya akan cek langsung, saya akan awasi langsung, Implementasi di lapangan seperti apa, apakah persyaratannya semakin mudah, apakah jumlah izin semakin berkurang, apakah prosesnya semakin sederhana, apakah biayanya semakin efisien, apakah standarnya sama di seluruh Indonesia, dan juga apakah pelayannya semakin cepat, yang akan saya ikuti.' Ucap Jokowi.
Jokowi juga meyakinkan para pengusaha dan para Investor baik dalam negeri maupun luar negeri serta UMKM kecil maupun besar agar memanfaatkan layanan OSS yang super mudah dengan sebaik baiknya.
Jokowi mengatakan kalau dirinya tidak mau lagi mendengar adanya kesulitan dan suap yang dihadapi oleh para pengusaha, karena semua harus dilakukan secara terbuka dan transparan, dan bila ada aparat pemerintah yang tidak bersih agar segera melaporkan kepadanya.
"Saya tidak mau lagi mendengar ada kesulitan yang di hadapi para pengusaha, saya tidak mau lagi ada suap, semua harus dilakukan secara terbuka, secara transparan, dan memudahkan para pengusaha. Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih, yang mencoba coba laporkan kepada saya." Tegas Jokowi.
M HIDAYAT/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar