Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan potensi tersebut lantaran dalam peta, Kabupaten Pacitan dekat dengan teluk yang mengumpulkan tenaga gelombang tinggi dan relatif dekat dengan letak episentrum gempa, sehingga dapat dikatakan menjadi zona merah.
“Misalnya peta daerah Pacitan, Jawa Timur, warna merah menunjukkan gelombang tinggi 10-14 meter, makin merah makin tinggi pula gelombang, warna kuning gelombang 2-3 meter, serta warna hijau gelombang setengah meter, ” ujar Dwikorita kepada awak media di Jakarta (21/7/2021).
Dwikorita menyatakan bahwa ada 10 kajian ilmiah terkait prediksi bencana yang dijabarkan dalam sebuah peta untuk memudahkan memahami dengan tiga warna yakni merah, kuning, dan hijau.
Pada kasus Kabupaten Pacitan, akses zona merah menuju zona hijau kemungkinan tercepat melalui sungai yang mengalir. Hanya saja, jika terjadi tsunami, sungai tersebut menurut Dwikorita berpotensi menambah dampak kerusakan wilayah.
Sehingga, diperlukan jalur yang dapat mengintegrasikan penduduk di zona merah agar dapat mengevakuasi diri ke jalur hijau. Dwikorita meminta agar seluruh jajaran di daerah dapat membangun infrastruktur tahan gempa sebagai jalur evakuasi warga.
Dwikorita mengingatkan agar jangan sampai infrastruktur evakuasi tidak kuat menghadapi bencana seperti yang terjadi di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Dwikorita mengatakan infrastruktur evakuasi warga di Palu sebenarnya sudah dipersiapkan sejak 2009-2015 dan semua elemen masyarakat bersiap menghadapi situasi bencana alam, mulai dari Wali kota, Bapeda, Dinas Tata Ruang, pihak sekolah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Namun, lantaran tidak kuat menahan guncangan gempa, sehingga infrastruktur seperti jembatan, roboh.
Akibatnya, banyak di antara anak-anak dan dewasa yang telah mempelajari cara evakuasi diri menjadi korban, karena tak tahu harus berbuat apa di kala infrastruktur evakuasi rusak parah.
Oleh karena itu, menurut Dwikorita, empat langkah strategis kesiapsiagaan bencana yang dipaparkan Menteri Sosial Tri Rismaharini perlu diterapkan sesegera mungkin. Empat langkah tersebut adalah mempelajari kearifan lokal penduduk untuk mempermudah evakuasi, menggandeng pihak terkait komunikasi publik di saat putus komunikasi, dan tidak meremehkan prakiraan BMKG.
Terakhir, jajaran Kementerian Sosial dan Dinas Sosial memahami kebutuhan warga setempat yang riskan terhadap dampak bencana untuk mengurangi korban anak-anak, lansia, hingga penyandang disabilitas.
Faisal 6444/Red/JMI
.jpeg)
0 komentar :
Posting Komentar