JAKARTA, JMI - Ketua Umum Lembaga Aspirasi Nasional dan Analisis Strategis (Landas) Indonesiaku, Kaspudin Nor memberi solusi dalam mencegah Covid 19 yang saat ini semakin mengganas.
Menurut praktisi hukum senior ini, pemerintah sudah bingung menangani wabah tersebut dan telah berbagai cara banyak di tempuh tapi persoalan covid 19 belum bisa diatasi bahkan saat ini semakin mengkhawatirkan, sehingga langkah yang diambil pemerintah terus berubah namun itu semua belum menjadi jaminan covid 19 akan hilang, hal tersebut juga bukan hanya di Indonesia tetapi juga dialami oleh negara-negara di dunia.
Saat ini Presiden Jokowi mengajak dunia untuk membangkitkan solidaritas persoalan covid 19 hal ini menurut Kaspudin Nor sudah tepat, Kaspudin Nor yang juga pernah menyampaikan pemikirannya jauh saat covid 19 masih baru muncul di Wuhan China melalui media dan juga senada pendapat tersebut dengan Sekjen WHO yaitu "Bersatu melawan covid 19"
Menurut Kaspudin saat itu selain bersatu dalam menghadapi covid 19 para pemimpin negara harus berpikir cermat dan bertindak cepat dan tepat mengerakan organ negaranya melalui pembantu- pembantunya dan jajarannya untuk bersinergi dan terintegrasi dalam menangani covid 19 dengan memahami dampak resiko dalam satu kebijakan yang diambil.
Kaspudin Nor telah memprediksi sebelumnya bahwa persoalan covid 19 adalah persoalan yang bukan hanya menjadi persoalan manusia dalam hal kesehatan tetapi juga persoalan kemanusiaan yang berdampak dalam persoalan kebutuhan hak azasi manusia pada persoalan ekonomi, pendidikan, keamanan, sosial, keaganaan dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.]
Oleh karena itu menurut Kaspudin Nor maka persoalan covid 19 ini harus tuntas atau setidak tidaknya ada suatu jaminan dan kepastian kapan covid 19 ini akan berakhir, tentu solusinya adalah menurut Kaspudin Nor para pemimpin negara maupun pemerintahan mampu melakukan langkah- langkah strategis melalui kajian- kajian dan analisis secara sistimatis dapat menjawab secara ilmiah apa itu covid 19 dan bagaimana langkah yang tepat penanganannya dan kemudian mendorong para ahli obat dan ahli kesehatan untuk mendapatkan obat dan cara pengobatannya.
Selanjutnya pemerintah juga tidak lupa dalam menunggu proses ke arah tersebut juga mesti mampu dan tepat mengambil langkah-langkah kebijakan terhadap dampak kebijakannya terkait wabah covid 19 yang berkepanjangan yaitu terutama dampak ekonomi yang mendesak terhadap kebutuhan masyarakat mengenai jaminan kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan hal ini bisa dilakukan dengan tepat sasaran dan pengawasan melekat yang kuat.
Satu contoh kecil menurut Kaspudin Nor misalnya:
"Pemerintah seharusnya jangan hanya menggratiskan vaksinasi saja, itu belum cukup, tapi juga Swab, Antigen, Genose hingga PCR sehingga dapat dengan tepat dapat di ketahui bahwa orang yang kena wabah covid 19 mana yang tidak sehingga secara otomatis orang akan bisa mempetakan diri dan keberadaannya untuk tidak mau berkerumun dengan orang yang terkena covid 19 jadi tidak perlu sebetulnya cara sistim sekat mensekat seperti kebijakan pemerintah melalui PPKM karena kebijakan tersebut hanya kebijakan yang memukul rata orang untuk tidak beraktifitas keluar rumah maupun berpergian keluar kota hal ini akibatnya dapat berdampak menghambatnya kegiatan aktifitas ekonomi baik terhadap kebutuhan masyarakat secara individu maupun masyarakat secara luas yang akibatnya pergerakan ekonomi semakin terpuruk dan menjadi beban negara dan tentu akan menimbulkan persoalan baru yang terus berkepanjangan dengan demikian bagaimana permasalahan covid 19 dapat diselesaikan dengan cepat," kata Kaspudin Nor, dalam keterangannya, Kamis (15/7/2021).
Komisioner Komisi Kejaksaan (Komjak) periode 2011-2015 ini mengatakan, pemerintah harus cerdas cepat dan bertindak tepat dan jangan berpikir satu langkah dalam penanganan covid 19 dan persoalan covid 19 adalah persoalan yang darurat untuk menyelamatkan rakyatnya.
Contoh kecil dalam masyarakat banyak masyarakat yang mengeluhkan mahalnya swab hingga PCR untuk memastikan seseorang itu terpapar virus corona atau tidak sehingga ketika ada orang yang mulai batuk-batuk meriang sesak nafas ketika di suruh melakukan test swab tidak mau karena tidak punya uang dan berpikir daripada test swab mending uangnya buat makan dan beli vitamin daripada swab dilakukan tapi akhirnya tidak ada uang beli vitamin dan uang beli makan, hal ini yang akibatnya orang yang terpapar covid 19 atau tidak tidak diketahui sehingga akhirnya berkumpul dengan orang yang tidak kena covid dan tertular.
Ini contoh kecil, pemerintah perlu berpikir cerdas dari persoalan kecil seperti ini sehingga menurut Kaspudin Nor dibutuhkan langkah- langkah sederhana dan tepat.
Kaspudin Nor menambahkan
"Saat ini banyak yang menjerit soal ekonomi jika cara-cara penanganan penyebaran Covid-19 masih begini terus, mengingat anggaran penanganan Covid-19 ini sangat besar sekali, belum lagi dugaan-dugaan kepentingan bisnis dan ajang politisisasi," tuturnya, serta perbuatan korupsi yang terus saja lolos dari pengwasan, padahal masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja masih bingung, apalagi untuk swab hingga PCR yang harganya mahal, mirisnya kok jadi ajang bisnis, penimbunan obat, oksigen dan lain-lain," sambung Advokat senior yang mendampingi Megawati Soekarnoputri dan Taufik Kiemas dalam kasus 27 Juli 1996 ini dan aktif di berbagai kegiatan masyarakat sebagai pembina dan penasehat dan juga akademisi ini dan sering diminta memberikan solusi.
Menurut Kaspudin Nor jika swab telah di gratiskan salah satu langkah yang harus dilakukan adalah dengan memberikan tanda khusus kepada yang mereka sudah diswab dan PCR dan bagi orang-yang berkeliaran di luar rumah bila perlu pemerintah melakukan operasi yustisi dan bagi yang kedapatan yang belum swab dilakukan swab gratis dan jika terbukti terpapar covid 19 di pulangkan ke rumah dengan isoma dan tetap dalam pengawasan dan jaminan perawatan pemerintah tapi jika tidak punya tempat isoma maks pemerintah menempatkannya pada rumah sakit atau tempat perawatan yang memadai.
Selanjutnya menurut Kaspudin Nor "Bagi orang yang sudah di swab ada tanda khusus, misalnya gelang ke orang yang sudah diswab atau PCR gratis, saat pemeriksaan tinggal discan, kalau hanya surat itu kan banyak yang dipalsukan. Jadi kita bisa melihat yang positif dan tidak. Ada maps, bukan hanya menyatakan ini zona merah, kuning dan hijau," kata Kaspudin.
Kendati demikian, ia mengapresiasi pemerintah soal vaksinasi yang terus gencar dilakukan. Namun, itu belum cukup.
Ia juga menyebut kemampuan negara dalam menangani pandemi Covid-19 masih ada yang belum siap dan bahkan membuat terpuruk perekonominya.
"Saat ini sedang diterapkan PPKM Darurat Jawa-Bali sejak 3 Juli sampai 20 Juli, kemudian menyusul 15 Kabupaten/Kota di luar Pulau Jawa dan Bali juga akan diberlakukan PPKM Darurat mulai 12 Juli. Pertanyaan apakah sudah siap menanggung biaya makan masyarakat yang harus berdiam di rumah?" ungkapnya. Kaspudin melihat mereka yang beraktivitas di luar rumah bukan membangkang peraturan, namun sedang berjuang mencari makan.
"Kalau di rumah terus siapa yang kasih makan, selama mereka taat prokes saya rasa tidak masalah. Bahkan ada sebagian masyarakat yang mengatakan PPKM itu pelan-pelan kami mati," ungkapnya.
UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, salah satu kewajiban pemerintah adalah memenuhi kebutuhan hidup dasar masyarakat, termasuk makanan bagi hewan-hewan ternak milik warga.
"Hewan ternak saja harus diberi makan, bagaimana manusia, itu perintah Undang-undang yang menyatakan. Jika bicara bansos, kita tahu lah masih banyak oknum yang bermain, penerima tidak tepat sasaran," katanya.
Pada kesempatan itu, ia mengajak semua pihak untuk bersinergi, tak hanya menghakimi. Peduli bersama-sama bergotong royong membantu sesama juga menjadi kunci meredam keadaan.
"Jangan hanya ditakuti-takuti tanpa ada solusi, di luar negeri terjamin meski pun lockdowon. Nah, selain saling mengingatkan soal protokol kesehatan, kita juga bersama-sama membangun kepedulian khususnya bagi masyarakat terdampak perekonomian," pungkas Kaspudin Nor yang juga seorang mahasiswa program Doktor dalam ilmu managemen pemerintahan, dan Kaspudin Nor siap dengan senang hati gratis jika diminta pemikirannya untuk memberi solusi demi kepentingan kemanusiaan,"katanya.
RED/JMI
0 komentar :
Posting Komentar