Hal ini disampaikan Menteri Trenggono dalam sambutannya pada Kegiatan Penguatan Anti Korupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pagi tadi, Rabu (9/6/2021).
“Saya mendukung penguatan sinergi antara KKP dan KPK dalam menciptakan lingkungan KKP yang bersih dan bebas dari tindak pidana korupsi,” ucapnya.
Dia pun menyampaikan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh KKP selama ini untuk menekan praktik rasuah tersebut yaitu melalui Pembangunan Integritas, Pembangunan Zona Integritas, serta Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam.
“Untuk pembangunan integritas berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 31 Tahun 2016 terdapat beberapa langkah, yaitu salah satunya melalui penanaman nilai integritas dimana capaian sampai saat ini ada 212 ASN KKP atau sebesar 8,06% yang telah ditetapkan menjadi Agen Perubahan melalui Kepmen KP,” tambahnya.
Selain itu dalam pembangunan integritas juga terdapat upaya penguatan sistem integritas dan anti korupsi dengan membentuk unit pengendalian gratifikasi pada tingkat kementerian antara lain eselon 1 dan satker, sosialisasi, bimtek, dan menetapkan titik rawan gratifikasi pada pelayanan publik. Yang tak kalah penting adalah penanganan pengaduan dan Whistle Blowing System.
Upaya pencegahan korupsi dengan Pembangunan Zona Integritas sendiri, hingga tahun 2021 KKP telah membangun Zona Integritas di 96 Unit kerja lingkup KKP. Sedangkan untuk Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, KKP telah bekerja sama dengan KPK sejak 2015 dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, Organisasi dan pemerintah daerah.
Kegiatan pencegahan korupsi KKP selama ini membuahkan hasil yang baik. Tercatat KKP meraih beberapa penghargaan, diantaranya Penghargaan Unit Pengendalian Gratifikasi terbaik yang diselenggarakan KPK tahun 2014, Penghargaan Top 30 pada Kompetisi Pengelolaan Pengaduan SP4N LAPOR! yang diselenggarakan Kementerian PAN dan RB tahun 2020, Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat tahun 2020. KKP juga berhasil meraih hasil penilaian SAKIP dengan nilai 81,97 (kategori A) dari Kementerian PAN dan RB tahun 2021, serta meraih hasil Survei Penilaian Integritas dengan nilai 86,66 (mendekati nilai tertinggi 88,51) dari KPK tahun 2021. Tak berhenti di situ, KKP juga meraih penghargaan Unit Layanan Publik (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) terbaik dari Kementerian PAN dan RB tahun 2021 serta melakukan Integrasi Whistleblowing System KKP dan KPK tahun 2021.
Lebih lanjut Menteri Trenggono menyampaikan harapannya yang besar kepada jajaran Eselon 1 KKP untuk terus menjunjung tinggi integritas terlebih dalam pengambilan keputusan. Dia juga berpesan kepada Inspektur Jenderal KKP, M. Yusuf untuk tidak pernah lengah mengawal segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal serta Badan yang lain.
“Saya percaya sepenuhnya kepada Bapak Yusuf, bahwa beliau orang yang dapat diandalkan dalam hal ini. Tetap kawal dan jangan tergiur. Semoga selalu amanah,” ungkapnya.
Kegiatan PAKU Integritas merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh KPK dalam melakukan pencegahan Korupsi di lingkungan pemerintahan dalam hal ini penyelenggara negara. Tak hanya Menteri dan Pejabat Struktural, namun KPK juga mengundang para pasangannya. Hal ini dilakukan karena pentingnya peran serta seorang istri/suami yang menjadi pendorong pasangannya untuk tidak melakukan tindak korupsi.
“Mengapa kami KPK mengundang pasangan dari pejabat. Karena kami ingin mendorong pencegahan korupsi itu berbasis kekeluargaan. Pasangan, selain memberikan pendampingan kepada para pejabat juga bisa melakukan pengawalan dan pembinaan kepada anak-anak di rumah,” ucap Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK dalam kesempatan ini.
KKP berharap untuk angka korupsi yang ada di Indonesia khususnya yang melibatkan penyelenggara negara dapat berkurang dengan adanya upaya-upaya pencegahan, salah satunya dengan program PAKU Integritas. Tidak hanya berhenti pada kegiatan hari ini, namun lebih lanjut para pejabat eselon 1 juga akan diberikan pelatihan pada 29 Juni 2021 mendatang, Menteri Trenggono juga berharap pertemuan antara pemimpin pemerintahan dengan pemimpin KPK dapat terus dilakukan.
“Saya berharap pertemuan semacam ini tidak hanya sekali dilakukan, namun dapat dilakukan secara berkala. Karena diskusi ini penting untuk mengurangi praktik terlarang di lapangan,” tutupnya.
Gufron/Red/JMI
.jpeg)
0 komentar :
Posting Komentar