Direktur Utama Perumda Air Minum Tirtaranga Subang, H.Suryana SE, kepada wartawan mengungkapkan dalam rangka upaya peningkatan cakupan pelayanan air bersih Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, melalui Badan Usaha Milik Daerah yang membidangi urusan air minum yaitu Perumda Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang, mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2021.
“Program ini diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dirjen Cipta Karya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan dan akses air minum masyarakat sesuai dengan RIPJM 2021-2025, yaitu pembangunan akses air minum perpipaan untuk 10 juta rumah tangga, serta tujuan pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals 2030 (TPB/SDGs 2030), yaitu target 100% akses air minum aman.
Pada Tahun Anggaran 2021, dan Pemerintah Kabupaten Subang mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan dengan target penambahan Sambungan Rumah baru sebanyak 2100 Sambungan yang di usulkan wilayah yang diikutsertakan dalam program ini adalah 9 Kecamatan diantaranya Terdiri dari Kecamatan Tanjung Siang, Purwadadi, Kalijati, Pamanukan , Kecamatan Compreng.
Hal ini berkaitan dengan kondisi Idle Capacity dari SPAM yang dikelola oleh Perumda TRS pada masing-masing kecamatan.
Hingga Juni 2021 proses yang sudah dilakukan adalah penyampaian Usulan dan Data Calon Penerima Hibah.
Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan Baseline Survey terhadap calon penerima hibah yang dilakukan oleh Konsultan (Pihak Ketiga). Kegiatan Baseline survey ini sudah dilaksanakan sampai dengan selesai.
Hasilnya dari 2100 Sambungan MBR yang di usulkan hanya 2016 yang memenuhi kriteria sedangkan sebanyak 84 tidak menuhinkriteeua.
Setelah kegiatan Baseline Survey ini, akan dilanjutkan dengan proses pemasangan Instalasi Sambungan Air Minum untuk masing-masing calon penerima hibah.
Kami berharap kegiatan baseline Survey bisa selesai dengan lancar tanpa hambatan, agar calon penerima hibah dapat segera dilakukan pemasangan instalasi serta dapat menikmati pelayanan air minum aman.
Lanjut Suryana bahwa program ini di danai oleh Kementrian PUPR, namun sipatnya harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan bentuk penyertaan modal terlebih dahulu.
Dimana untuk program ini dibutuhkan dana sebesar Rp 6 miliar, setelah program ini selesai tidak serta merta dibayar langsung oleh pemerintah pusat,akan tetapi disurpai kembali oleh Konsultan dari pusat jika menuhi standar kelayakan baru uang sebesar itu di Trasnper melalui rekening Kas Daerah,” pungkas Suryana.
Narsum: Ade B
AGUS HAMDAN/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar