Dalam kunjungan tersebut, Menteri Bintang memberikan apresiasi tinggi kepada Tim Penggerak PKK Provinsi NTT atas pelaksanaan program pemberian makanan tambahan (PMT) berupa makanan bergizi yang mengandung daun kelor (moringa), telur, susu, kacang hijau, dan lainnya untuk mencegah stunting. Bagi Menteri Bintang, ide program tersebut luar biasa dan bisa dicontoh oleh Provinsi lainnya di Indonesia.
“Perlu kita ketahui, ketika bicara stunting tidak hanya terkait pola makan saja, tapi juga pola asuh dan sanitasi. Jika membahas terkait hak dasar anak, salah satunya yaitu hak tumbuh kembang, hak ini akan terhambat jika anak yang dilahirkan mengalami stunting,” ungkap Menteri Bintang saat berdialog dengan masyarakat yang dilaksanakan di Posko Tangguh Kelurahan Lasiana.
Menteri Bintang menambahkan melimpahnya sumber daya alam di NTT seharusnya bisa mendukung upaya pencegahan stunting. “Untuk itu pentingnya sinergi bersama seluruh pihak baik pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha, hingga masyarakat luas dalam memenuhi gizi anak dan mencegah stunting, mengingat anak adalah harapan bangsa dan tanggungjawab kita bersama. Apa saja langkah yang sudah dilakukan, harus kita tingkatkan,” terang Menteri Bintang.
Posyandu, menurut Menteri Bintang adalah tonggak dalam pencegahan stunting dan sebagai layanan yang dapat mengintervensi kesehatan ibu hamil hingga melahirkan. “Penguatan layanan posyandu ini menjadi langkah yang harus diperhatikan bersama, jangan sampai kendor. Apresiasi juga saya sampaikan kepada para kader posyandu yang tidak lelah belajar untuk meningkatkan kapasitas dirinya demi memenuhi hak anak. Upaya dalam pencegahan stunting di Provinsi NTT sudah luar biasa, tinggal bagaimana mengupayakan adanya pendampingan di desa-desa yang menjadi model pencegahan stunting tersebut,” tegas Menteri Bintang.
Senada dengan Menteri Bintang, Menko Muhadjir mengungkapkan bahwa Provinsi memiliki sumber daya alam yang berlimpah, seperti ikan yang memiliki kandungan gizi tinggi. Namun masih tingginya stunting menunjukan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pengetahuan pentingnya peningkatan gizi.
“Perlu adanya ahli gizi yang dapat menyampaikan kepada masyarakat terkait pentingnya pemenuhan gizi. Saat ini angka rata-rata stunting di Provinsi NTT sudah menurun dengan baik, semula 35% menjadi 24,2%. Semoga target Presiden RI Joko Widodo pada 2024 untuk menurunkan stunting menjadi 14 persen, khususnya di NTT, dapat terpenuhi,” jelas Menko Muhadjir.
“Tingginya angka stunting dan gizi buruk di Provinsi NTT pada 2018, menjadi kekhawatiran yang sangat besar bagi kami padahal NTT memiliki potensi alam yang luar biasa, baik alam maupun budaya, begitu juga sumber daya manusia yang tidak kalah penting. Namun jika kualitas SDM ini tidak kita perhatikan, maka pembangunan bangsa ini tidak ada yang meneruskannya,” ungkap Julie Sutrisno Laiskodat, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT.
Julie menambahkan hal inilah yang membuat dirinya bersama TP PKK Provinsi NTT sejak 2019 fokus dalam pencegahan stunting dan gizi buruk. Di antaranya melalui program pemberian makanan tambahan (PMT) kepada ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita selama setahun penuh di tahun 2020. Gizi dalam PMT ini sudah dikonsultasikan dengan dinas kesehatan dan memenuhi standarisasi yang ditetapkan.
Gufron/Red/JMI
.jpeg)
0 komentar :
Posting Komentar