Menteri Bintang menuturkan, upaya untuk mengurai problematika dan mencari solusi untuk memajukan dan melindungi perempuan dan anak tidak akan optimal tanpa adanya sinergi yang kuat dari kelima unsur pentahelix. Untuk mengoptimalkan kebijakan yang sudah ada, peran akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media, sangatlah dibutuhkan dalam memberi dukungan melalui diseminasi informasi, mengawal implementasi, melakukan berbagai program, hingga memberikan evaluasi dan masukan.
“Saya mohon dukungan kepada Forum PUSPA yang berasal dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesi untuk dapat membantu kami dalam kerja-kerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya dalam lima prioritas arahan presiden serta percepatan penanganan dampak Covid-19 serta bencana-bencana lainnya. Besar harapan kami kepada Forum PUSPA yang telah terbentuk di 33 provinsi dan di beberapa kabupaten/kota agar dapat bekerja sama dengan Dinas PPPA di daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan hingga tahap evaluasi. Kerja sinergi ini dilakukan semata-mata agar dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat luas akan semakin masif pula khususnya untuk perempuan dan anak,” tutur Menteri Bintang.
Melalui evaluasi bersama Forum PUSPA dan hasil diskusi hari ini, Menteri Bintang berharap agar dapat menghasilakan rekomendasi untuk perbaikan dan langkah kedepan dalam hal memperkuat sinergi antar pemerintah.
“Kekayaan intelektual, potensi, dan semangat yang dimiliki Forum PUSPA adalah kekayaan bangsa yang dapat mempercepat terwujudnya kondisi perempuan dan anak yang sejahtera, mandiri, dan berkualitas. Saya yakin dan optimis, jika kita mau bahu membahu, bergandeng tangan, menyamakan persepsi, dan menyatukan tujuan maka bersama-sama kita dapat menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Mari kita berikan sumbangsih terbaik bagi Indonesia melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” tambah Menteri Bintang
Sementara itu, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kemen PPPA, Vennetia R Danes menegaskan, Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengajak masyarakat luas untuk bersama-sama bersinergi mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia. Hal ini kami wujudkan melalui menyelenggarakan beberapa kali pertemuan nasional Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA).
“Sejak 2017, Kemen PPPA membentuk Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) yang melibatkan organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi (akademisi), lembaga profesi, dunia usaha dan media. Melihat kondisi saat ini, kami menyadari betul bahwa persoalan perempuan dan anak merupakan persoalan yang kompleks ditambah lagi kami harus memastikan program unggulan yang diamanatkan Presiden kepada Kemen PPPA dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Maka dari itu, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri menyelesaikan berbagai kesenjangan yang dialami kaum perempuan Indonesia dan permasalahan anak, dibutuhkan partisipasi masyarakat,” ujar Vennetia.
Vennetia menambahkan partisipasi masyarakat adalah bagian penting dari kebijakan dan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kualitas kelembagaan PPPA dan bagian dari persyaratan pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPPA.
“Pertemuan nasional yang dilaksanakan secara hybrid pada hari ini akan menghasilkan ekomendasi menindaklanjuti evaluasi pelaksanaan PUSPA tahun 2018 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan yang baik 43%, belum 38% dan tidak 19% dan memerlukan pendampingan dari Kemen PPPA maupun Dinas PPPA provinsi dan kabupaten/kota; perlunya pelembagaan PUSPA baik di tingkat pusat maupun daerah; perlunya database lembaga masyarakat; perlunya peningkatan kerjasama yang optimal dan harmonis antara Forum PUSPA tidak hanya dengan pemerintah daerah tetapi juga antar kementerian untuk kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia.
Adapun tujuan penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Forum PUSPA Tahun 2021 adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi Forum PUSPA dengan SKPD dan lembaga terkait yang ada di daerah serta melakukan evaluasi pelaksanaan Forum PUSPA sejak tahun 2018,” tambah Vennetia.
Dalam kesempatan tersebut, hadir pula perwakilan dari PUSPA Provinsi Sumatera Utara, PUSPA Provinsi DIY, dan PUSPA Banten yang berbagi praktik baik dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Forum PUSPA.
Kampung Wisata Pesisir Ramah Anak di Kecamatan Medan Belawan, Provinsi Sumatera Utara.
Banyak manfaat yang kini diraskan oleh masyarakat khususnya perempuan dan anak sejak dilaksankannya program FK PUSPA.
“Selama hampir tiga tahun perjalanan sinergi dan inovasi program perempuan dan anak di kelurahan Belawan Bahari, Forum PUSPA didukung oleh stakeholder terkait. Kesuksesan dari program ini merupakan dukungan dan motivasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumatera Utara, Lurah Kelurahan Belawan Bahari, serta Babinsa Kelurahan Belawan Bahari, seorang prajurit TNI, bernama Ponirin yang selalu mengawal dan mendampingi FK PUSPA Sumut. Kami telah berhasil menginvestasikan banyak sumberdaya, baik pendanaan, pengetahuan, dan sumberdaya manusia. Manfaatnya pun dirasakan oleh masyarakat secara umum yang jadi memahami konsep wisata, merubah pola hidup menjadi bersih, bahasa dan komunikasi menyambut tamu, orang asing dilihat tidak nyaman, sifat masyarakat yang menerima orang asing, tidak ada kata kasar. Selain itu, manfaat lain dirasakan oleh kaum perempuan dimana mereka menjadi lebih produktif dengan berdagang sehingga mampu menghasilkan tambahan pemasukan ekonomi keluarga.
Anak-anak pun menjadi lebih siap berkompetisi dalam dunia pendidikan, tidak takut bersaing, memiliki prestasi, percaya diri untuk tampil, mereka menjadi lebih suka belajar berkelompok karena memiliki taman baca, memiliki semangat belajar, memiliki pembimbing anak yang menyisihkan waktu untuk memberikan pelajaran les gratis,” jelas Misran.
Sementara itu, Forum PUSPA Banten memaparkan praktik terbaik melalui sosialisasi pencegahan perkawinan anak yang dilakukan terhadap siswa SMA/SMK sederajat, karang taruna (remaja usia 15 – 20 tahun), pelatihan keterampilan dan kerajinan tangan kepada ibu-ibu rumah tangga, dan pemulihan pasca bencana melalui program kepedulian sosial.
Gufron/Red/JMI
0 komentar :
Posting Komentar