Sebelum proses verifikasi lapangan, setiap instansi telah melakukan pengisian formulir evaluasi implementasi PUG di wilayah atau lingkungannya melalui aplikasi. PUG merupakan indikator pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Verifikasi lapangan oleh tim verifikator independen pun dilakukan untuk melihat lebih dalam, lengkap, komprehensif, dan objektif atas data dan informasi terkait hasil pelaksanaan strategi PUG berdasarkan isian formulir tersebut.
“Kegiatan verifikasi lapangan ini juga sebagai dasar pertimbangan kami untuk mengusulkan atau menominasikan APE Tahun 2020, yaitu sebuah penghargaan atau apresiasi kepada pemerintah pusat maupun daerah yang dinilai telah berhasil dalam melaksanakan strategi PUG. APE bukan menjadi tujuan akhir dari pelaksanaan strategi PUG. Tujuan akhirnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ujar Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kemen PPPA, Eni Widiyanti dalam verifikasi lapangan terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, Rabu (7/4/2021).
Meski pelaksanaannya yang secara daring menjadi tantangan tersendiri, tetapi hal tersebut tidak meredupkan semangat seluruh instansi untuk menyiapkan data dan informasi terkait PUG di wilayahnya. Kemen PPPA mengapresiasi semua instansi yang telah melengkapi data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan PUG berikut dengan capaiannya.
Eni mengatakan, data dan informasi yang disampaikan oleh setiap instansi dapat dimanfaatkan sebagai landasan untuk melakukan langkah-langkah stategis, terencana, efektif, dan efisien dalam mempercepat terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan merata, baik bagi perempuan maupun laki-laki dengan mengimplementasikan strategi PUG.
Verifikasi APE 2020 berkaitan dengan agenda nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, di mana salah satu sasarannya adalah meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda. “Kita semua menyadari bahwa di Indonesia kualitas hidup perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG),” ungkap Eni.
Lebih lanjut, Eni menyebutkan dalam RPJMN 2020-2024, Presiden menetapkan target IPG Indonesia mencapai 91,39 persen pada 2024 mendatang, di mana pada 2018 masih berada pada angka 90,99 persen. “Target nasional ini akan dapat kita capai apabila capaian di daerah sudah bagus. Sebaliknya, apabila capaian di daerah rendah, tentunya rata-rata nasional akan menjadi rendah,” ujar Eni.
Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Kabupaten Gorontalo, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
Gufron/Red/JMI
0 komentar :
Posting Komentar