JAKARTA, JMI -- Sepanjang perjalanan sejarah berdirinya Republik kita tercinta NKRI ini corak warna warni membuat dinamika geliat perpolitikan dan yang cukup miris adanya "Gerakan Siluman" yang selalu menghancurkan perpolitikan dinegeri ini khususnya terhadap partai-partai politik, aksi gerakan ini memang tidak pernah tersirat.
Gerakan siluman ini ya sudah jelaslah tidak mengikuti norma-norma konstitusional yang ada, bahkan menabrak UU Partai Politik.
Sejak merdekanya bangsa ini 1945 dengan pemerintahan orde lama dan orde reformasi, negara kita memang sudah menganut paham bernegara demokrasi.
Sebagai catatan sebelum mengurai singkat perjalanan politik ini bahwa negeri ini sudah mengalami tiga orde yaitu orde lama, orde baru dan hingga kini masih berlangsung orde reformasi.
Namun sejarah kelam harus kita lewatkan dengan terjadinya pembantaian berdarah terhadap sejumlah jendral di lubang buaya halim perdana kusuma Jaktim yang dilakukan oleh oknum-oknum penghianat PKI DN Aidit beserta kawan-kawan nya.
Sudah menjadi rahasia umum peristiwa ini akibat adanya gerakan siluman dari pihak asing Amerika lewat agen rahasianya CIA yang masuk mengintervensi untuk melawan pengaruh blok Rusia dan RRC.
Dan dimasa pemerintahan Presiden Soekarno itu, keberadaan partai politik yang jumlahnya cukup banyak pasang surut termasuk PKI.
Selanjutnya peralihan kekuasaan ke Orde Baru/ORBA dibawah kepemimpinan Presiden kedua Jendral besar HM.Soeharto telah membuat UU baru tentang keberadaan partai politik, dari membubarkan PKI hingga Partai yang dianggap berbau komunisme juga dihapus. Alhasil rezim ketika itu hanya memberlakukan tiga partai PPP, Golkar dan PDI.
Namun lagi lagi yang namanya gerakan siluman tetap selalu melancarkan aksinya demi syahwat kepentingan politiknya juga. Bukan hanya menghantui, tetapi gerakan ini juga selalu berupaya menghancurkan keberadaan partai politik hingga kasus terbaru terjadi sengkarut dipartai Demokrat dengan munculnya kepengurusan DPP baru tandingan 5 Maret 2021 hasil KLB Sibolangt Sumut nya sudah mengangkat Ketua umum partai Demokrat Jendral.Purn.Moeldoko hingga membuat perlawanan dari Ketum Demokrat yang resmi terdaftar di Kemenhumkam RI yaitu AHY/Agus Harimukty Yudhoyono dan hgg hari ini kasusnya sdg berproses bergulir kejalur konstitusi ke kemenkumham RI .
Gerakan ini awalnya seperti tak terlihat apalagi susah untuk pembuktian secara hukum apalagi secara personal mendeteksi inisiatornya. Jika sudah mengkrucut baru terbaca dipermukaan pelaku-pelaku nya itu pun bukan berarti mereka karena aktor dan sutradara intelektualnya biasanya tetap menjadi rahasia tersendiri, makanya gerakan ini seperti siluman.
Tdk kurang sejarah ORBA mencatat Kasus 18 Maret 1982 Lapangan Banteng Pemilu 1982 antara Golkar dan PPP terjadi pengrusakan anarkis khususnya terhadap prodak buatan Jepang seperti kendaraan dihancurkan oleh demonstran ketika itu dan munculah belakangan tokoh intelektualnya Hariman Siregar DKK.
Sebagai catatan ketika rezim ORBA berkuasa selama 32 tahun partai Golkar lah yang berkuasa, hingga saking lamanya rezim ini berkuasa terhembus sinyalemen kuat dipengurusan PPP dan PDI pun para ketuanya adalah orang-orang titipan dari rezim berkuasa saat ORBA itu, Hingga meledaklah 27 Juli 1996 huru hara dikantor DPP PDI di jalan Dipenogoro Menteng atas saling klaimnya kepemimpinan ketua umum PDI antara Suryadi dengan Megawati Soekarnoputeri , namun hasil berujung hingga kini menjad PDIP yang masih diketuai oleh Megawati Soekarnoputeri yang notabenenya adalah presiden RI ke lima .
Kekuatan siluman yang gerakannya seperti hantu inipun sempat dimasa Orde Reformasi pun tetap mengobok obok partai PKB diera Presiden Megawati sengkarutnya dipimpin Ketum PKB Matori Abduljalil, dan berlanjut pada era presiden SBY kemelut internalnya PKB antara kubu Gusdur dengan Muhaimin/Cak Min dan sejarah politik negeri ini mencatat juga sengkarut di PPP juga PAN, PKS dan Golkar yang hampir semuanya terjadi akibat perselisihan internal partai dan cilakanya Rezim berkuasa selalu menjadi koban sinyalemen yang mengecap aktor penggagas tanpa bisa membuktian ada atau tidak keterlibatan intervensi dimaksud hanya bisa menjadi desas desus belaka, Allahualam bisawab .
Dan kini SBY selaku ketua majelis tinggi juga anaknya AHY ketua umum partai Demokrat sendiri harus mengalami kemelut internal partai disaat Jokowi masih menjadi Presiden RI dan ini harus diselesaikan tentunya melalui putusan Kemenhumkam RI .
Kesimpulannya setiap pertikaian inrernal partai pastilah masing-masing punya alas hak atau dasar yang mengacu pada UU partai poltik dari perubahan dan reduksi UU partai politik no.2 tahun 2008 hingga 2014 beserta turunan hasil perubahan dan reduksinya , tentunya akan dipergunakan oleh masing-masing kubu yang bertikai
Selain itu AD-ART partai pun menjadi landasan hukum konstitusionalnya, Dipastikan jika kemelut dan sangkarut baru partai Demokrat tidak menemukan jalan rekonsiliasi internal, maka akan sampai sengketa ke pengadilan dan tujuan penghujung Pemilu 2024 sudah semakin dekat . Marilah kita sikapi dengan arif dan lebih mementingkan masa pandemi Covid 19 agar cepat hengkang dari bumi persada Nusantara tercinta ini . Aamiin YRA .
Tb.Boy Tanaya P.Sip
0 komentar :
Posting Komentar