 |
| Dedy Syafei, SE Kader Partai Nasdem yang juga mantan wartawan senior pos kota dan sempat menjabat wakil walikota 2003-2008 |
TANGERANG, JMI -- Dedy Syafei, SE Kader dari Partai Nasdem yang juga mantan wartawan senior Pos Kota dan sempat menjabat wakil walikota 2003-2008 menyampaikan tanggapan nya terkait Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Tentang Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau RAPBD 2021 yang dilaksanakan pada Senin (30/11).
Dalam Rapat Paripurna tersebut menetapkan beberapa program unggulan, diantaranya peningkatan kualitas SDM, infrastruktur, kesehatan, dan juga pendidikan itu, yang mana saat itu Prawoto mengeluhkan, belum mendapatkan salinan rapat paripurna.
"Sebagai kader Nasdem, saya menggangap apa yang telah disampaikan oleh Ketua Fraksi Nasdem (Prawoto) pada saat paripurna kemarin itu hal yang biasa, dan itu sah sah saja karena memang dalam hal menyusunan APBD itu ada tahapan-tahapan yang telah diatur dalam hal UU maupun PP,"Ucapnya.
"Kalau pun memang itu ada yang tidak dijalankan atau dilewatkan ya sah sah saja. Dalam Paripurna itu ada penyampaian atau instrupsi jadi bukan dalam arti ini Nasdem cari sensasi, Bukan. Ini memang jadi tugas dari Kader Nasdem, jadi apa yang disampaikan oleh Prawoto selaku Ketua Fraksi yang memang setelah kami kaji, memang seharusnya dalam hal penetapan RAPBD 2021 itu harus ada tahapan yang dilalui salah satu nya adalah KUA PPAS,"Tegasnya.
"Pada saat penyusunan KUA dan PPAS itu, seharusnya itu melibatkan seluruh anggota DPRD, jadi yang dilaksanakan pada saat RAPBD 2021 ini tidak seluruhnya hanya dibahas di badan anggaran, padahal di tata tertib di DPRD Kota Tangerang pun mengatur bahwasannya pembahasan terkait raperda itu tugas dan wewengang komisi salah satunya juga ikut dalam melaksanakan pembahsan raperda juga,"Ujarnya.
"Dalam tugas dan wewenang banggar pun jelas bahwasannya di Tatib DPRD itu badan anggaran harus meminta atau harus berkoordinasi dengan komisi terkait dalam hal penyusunan kua ppas, kan kalo memang ini tidak dilaksanakan berarti ada tahapan yang dilewatkan dalam hal penyusunan ini, jadi ya itu wajar saja kalau memang itu menjadi sorotan dari Fraksi Nasdem PSI.
Lanjutnya, "Saya rasa gak ada yang lain, itu hal yang wajar. Jadi bukan dalam arti mencari panggung atau pencitraan. Karena dalam hal penganggaran itu budgeting itu menjadi tugas pokok sebagai seluruh anggota DPRD. Apalagi terkait dengan kebijakan anggran, karena memang Prawoto sendiri berfikir agar di periode berikut nya dalam hal penyusunan APBD jangan sampai terulang lagi, harus sesuai pp,"Tutup Dedy.
ZAKA/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar