JAKARTA, JMI -- Prabowo akhirnya menginjakkan kaki di AS setelah 20 tahun dilarang masuk ke negara tersebut lantaran dianggap terlibat dalam penculikan dan penghilangan aktivis. Amnesty International dan pegiat HAM mengecam keputusan Kementerian Luar Negeri AS menerbitkan visa untuk Prabowo.
Kali ini, Menteri Pertahanan, Letjen (Purn) Prabowo Subianto sangat dimuliakan di Amerika Serikat. Kedatangan eks Danjen Kopassus itu, disambut dengan karpet merah. Namun, di Jakarta masih ada saja yang merendahkan Prabowo karena diseret-seret dalam kasus pelanggaran HAM.
Kini Prabowo sudah di negeri paman Sam, dan rencananya prabowo akan melakukan kegiatan selama lima hari. Agenda pertama Prabowo berkunjung ke Pentagon untuk bertemu Menteri Pertahanan AS, Mark Esper, dan Kepala Staf Gabungan, Mark Milley, beserta jajarannya. Setiba di Washington, Prabowo akan menerima sejumlah briefing dari protokoler terkait pertemuan dengan Esper.
Kunjungan Prabowo ke AS itu jadi headline sejumlah berita media di sana. Maklum, selama 20 tahun, Amerika memasukkan Prabowo dalam daftar hitam. Akibatnya, Prabowo tak bisa berkunjung ke negeri super power itu.
Larangan itu mulai diterapkan di bawah pemerintahan Bill Clinton sampai Barack Obama. Prabowo dilarang masuk ke Amerika karena terkait pelanggaran HAM 1998 dan di Timor Leste.
Senator Patrick Leahy ikut mengecam keputusan Presiden AS, Donald Trump, mengundang Prabowo. Ia mengutip undang-undang tentang larangan AS memberikan bantuan kepada militer asing yang melakukan pelanggaran HAM tanpa hukuman. “Bagi Presiden dan Menteri Luar Negeri, hukum dan ketertiban merupakan slogan kosong,” kata Leahy, seperti dikutip Reuters, Rabu (21/10/2020).
Seorang pejabat senior pertahanan pasang badan membela keputusan pemerintah Trump mengundang Prabowo ke Pentagon. Menurut pejabat tersebut, undangan tersebut merupakan sebuah langkah strategis, dan pihaknya akan menggelar karpet merah untuk Prabowo.
Kedatangan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan Terutama karena masalah Laut Cina Selatan, walaupun ada agenda lain seperti pembelian F-35 dan acara yang lainnya, kenapa Indonesia begitu disegani oleh Amerika Serikat, mari Kita flashback kebelakang.
Ketika awal Jokowi berkuasa, bahwa yang paling berbahaya secara politik adalah sikap Jokowi yang ingin memaksa Freeport mengakhiri Kontrak Kerja dan patuh kepada UU Minerba.
Karena ini menyangkut kepentingan AS yang Lima Presiden sebelumnya tidak mampu menghadapi.
Apalagi Jokowi bukan presiden yang pemimpin Partai, yang tentu tidak punya kekuatan terorganisir di akar rumput menahan gejolak serangan politik dalam negeri yang saya namakan Pressure Group. Pressure group terdiri dari pengusaha, mantan pejabat bahkan mantan presiden Juga para elit politik dan kita tak perlu membuka siapa saja.
Pressure group adalah juga para pembenci Jokowi yang biasanya menjadi proxy kepentingan Amerika Serikat Karena menyangkut TNC (Trans National Corporation) nya di Indonesia seperti Kita ketahui sebelumnya Freeport, Blok Rokan dan Blok Mahakam dikuasai oleh Amerika Serikat dan Indonesia terikat pada perjanjian TAC yang artinya punya hak memiliki tapi tak punya hak untuk mengelola karena semua hak pengelolaan diserahkan kepada TNC Amerika Serikat.
Di penghujung tahun kekuasaan Jokowi, pada Tahun 2019 Blok Mahakam, Blok Rokan dan divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia selesai.
AS dan China harus bermanis muka kepada Jokowi agar Indonesia berperan dalam proposal Indopacific dan tetap saja Jokowi menentukan arah proposal itu sesuai dengan kepentingan Indonesia.
Sementara gerakan pressure group semakin kehilangan ide dan pijakan politik.
Karena Ternyata Amerika lebih memilih Jokowi daripada pressure Group yang selama ini menjadi mitra Amerika.
Perjalanan manis ini bukan tanpa usaha.
Pada bulan Februari 2016, Kapal selam AS berkekuatan nuklir mendekati perairan Indonesia. Ini provokasi yang berbahaya.
Jokowi telah memerintahkan TNI AL harus tanpa ragu menjaga teritori Indonesia.
Makanya Tim reaksi cepat Western Fleet Quick Response (WFQR) TNI AL dipiloti Kapten Laut (P) S Hayat dan Lettu Laut (P) Asgar Serli bergerak cepat menuju wilayah perairan Nongsa, Batam.
Pusat Penerbangan TNI AL yang bermarkas di Tanjungpinang harus melaksanakan prosedur tetap dalam Standar operasi tempur untuk menjaga teritory Indonesia.
Berita ini tidak begitu di perhatikan oleh Publik.
Padahal saat itu prajurit TNI berhadapan dengan Angkatan laut AS yang menggunakan Kapal selam modern untuk mendekati perairan Indonesia.
Saya yakin apalah arti kekuatan Helikopter Helikopter BO 105 nomor lambung NV-408, di bandingkan dengan kekuatan angkatan laut AS.
Tapi prajurit TNI tanpa sedikitpun ragu terus menshadow kapal selam itu untuk segera menjauh dari perairan Indonesia.
Pada tahun 2017 saat hari Pilkada DKI, Kapal induk bertenaga nuklir milik Amerika Serikat (AS) USS Carl Vinson memasuki wilayah Indonesia dengan alasan mengawal kunjungan Wakil Presiden AS Mike Pence ke Indonesia.
Kunjungan dengan kawalan berkekuatan besar ini secara tidak langsung AS menerapkan smart power terhadap Indonesia. Atau seperti pesan :
“Kamu jangan coba coba melawan saya“.
Pada bulan itu memang sedang dilakukan perundingan dengan Freeport.
Jokowi menghadapi tekanan itu dengan tenang.
Dalam pertemuan dengan Jokowi, Mike tidak menyinggung soal Freeport.
Provokasi AS di perairan Indonesia dan adanya pressure group sebagai proxy AS yang membuat stabilitas politik dalam negeri terganggu, menguatkan argumen para elite politik dan Jenderal bahwa berhadapan dengan kepentingan AS di Indonesia sangat berbahaya.
Bahkan Prabowo yang bersiap menjadi kompetitor Jokowi pada 2019 sempat mengatakan bahwa Indonesia harus menghormati kepentingan AS. Bahkan Prabowo sampai mengingatkan pemerintah Jokowi bahwa Amerika Serikat pernah membantu bangsa Indonesia pada beberapa hal.
Tentu ini berkaitan dengan kekisruhan perundingan dengan Freeport.
Sikap Jokowi sudah jelas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Kewajiban divestasi hingga 51 persen.
Sikap ini dipegang dengan konsisten.
Bukan hanya AS yang dibuat Jokowi tidak berdaya.
China juga merasakan sikap keras Jokowi.
Dalam pertemuan APEC di Beijing.
Jokowi dengan tegas akan memberikan ruang ALKI kepada AS.
Dengan demikian tidak berdesakan dengan China di Malaka.
Bahkan Jokowi menolak dengan keras klaim Cina atas laut Cina Selatan & menggantinya dengan Natuna Utara.
Yang membuat pemerintah Cina geram, tapi apa daya yang dihadapi adalah Jokowi si manusia keras kepala yang sangat mencintai negerinya.
Setelah pertemuan APEC di Beijing Jokowi akan membangun pelabuhan check point di Nusa Tenggara Barat (NTB) & Sulawesi.Waktu itu baik China & AS setuju untuk mengakhiri konflik laut cina selatan.
Atas kesepakatan itu China merasa aman dengan program OBOR untuk menghubungkan China ASEAN.
Pembangunan kereta logistik digelar dari Guangxie melalui Vietnam, Thailand, Malaysia Singapore dan rencana dengan jembatan laut Malaka akan terhubung dengan Indonesia ( Dumai ).
Saat sekarang jalur kereta sudah sampai di Malaysia.
Dan sedang membangun tunnel ke Singapore.
Sementara AS sedang memperkuat investasi explorasi gas di blok santa fee dan marsela ( laut Arafuru- Maluku ) dan Mahakam, kalimantan timur.
Jokowi tidak menanggapi proposal jembatan Selat Malaka yang menghubungkan Dumai dengan Malaka.
Padahal proyek itu sudah dapat izin prinsip dari pemerintah SBY.
Program Toll laut Jokowi bukannya mendukung OBOR malah bersaing dengan OBOR.
China pun pusing.
Blok Mahakam di take over oleh Pertamina awal Tahun 2019 dan Blok marsela di bangun di darat dan sekarang justru Jokowi akan membangun pangkalan militer di Kepulauan Arafuru.
OBOR ( One Belt One Road ) tidak akan dapat peluang menyentuh Malaka sebelum Sumatera terkoneksi dengan toll laut maupun toll darat.
Jokowi tidak mau mengorbankan Geostrategisnya untuk kepentingan asing.
Akhirnya China dan Amerika sama-sama membutuhkan Indonesia untuk melindungi geostrategic dan geopolitiknya masing- masing-.
Dan dampaknya Prabowo sebagai Mentri Pertahanan dihargai oleh kedua Negara raksasa tersebut .
Bukankah menjadi jaminan yang meyakinkan ketika kedua putra Terbaik bangsa yang bersaing keras dalam kompetisi Pilpres setahun yang lalu.
Terbukti setelah Prabowo ke Amerika Serikat IHSG mengalami kenaikan dan pressure Group gigit jari walaupun sudah membuat rencana dengan demo menolak Omnibus Law nya.
Faisal 6444/Red/JMI
0 komentar :
Posting Komentar