Turut hadir dalam acara tersebut, Dandim 0412 Lampung Utara Letkol Inf. Krisna Pribudi, Pj Sekda H. Sofyan, S,P., M.M. Kadis Kesehatan, Plt Kadis Kominfo Sanny Lumi, Camat Kotabumi Selatan, Kabag dan Lurah, kegiatan dilaksanakan bertempat aula Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara, Selasa (2/06/2020).
Budi Utomo mengatakan, apa yang telah di berikan pemerintah kabupaten tentunya dapat mengurangi keluh kesah bagi masyarakat kurang mampu dan miskin yang terdampak Covid-19.
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkomitmen dalam pelaksanaan program bantuan terdampak langsung Covid-19, khususnya dalam bentuk tunai.
Pasalnya, di beberapa daerah terindikasi ada permainan ditingkat bawah sehingga tidak sesuai dengan peruntukkannya.
Lanjut, Budi Utomo mengungkapkan, pihaknya tidak akan bermain-main bila ada jajarannya kedapatan melakukan tindakan. Sehingga program yang seharusnya menyasar pada warga kurang mampu ataupun terdampak sehingga menyebabkan kemiskinan akibat corona. Tidak tanggung-tanggung, orang nomor satu di Lampura itu menginstruksikan kepada Inspektorat dapat mengawal keranah hukum.
"Sejauh ini informasi itu sudah masuk, ada beberapa rekan kepala daerah yang bercerita mengenai program bantuan langsung tunai. Mulai dari BLT-Kemensos maupun berasal dari dana desa bagi penanggulangan covid-19, tolong inspektorat dapat mengawalnya ke hukum. Sebab apa, tidak ada main-main dengan realisasi bantuan pemerintah, apalagi bentuknya tunai," ucapnya.
"Saya minta tolong diperhatikan, pasang telingan dan mata. Bila perlu libatkan langsung aparat hukum dalam mengawal proses dilapangan," tambahnya.
Pj Sekdakab Lampura, Sofian, menambahkan dalam realisasi kali ini ada 4 kelurahan yang akan menerima bantuan bagi warga terdampak covid-19. Yakni, Kotaalam, Tanjung Senang, Tanjung Aman, dan Tanjung Harapan. Dengan jumlah sasaran 12.621 keluarga penerima KPN untuk 3 bulan, dengan jumlah total beras 379 ton mulai bulan Mei-Juli secara bertahap.
"Untuk saat ini itu yang dapat dibagikan, dan kelapa tujuh akan berlanjut pada tahap selanjutnya karena stok di Bulog tidak memenuhi, "imbuhnya.
Untuk pendataan sendiri, lanjutnya, dimulai dari tingkat bawah. Mulai dari Rt, Rw kelurahan sampai ke kabupaten."Seperti apa yang diarahkan Bupati tadi, bila ini ada ketimpangan berarti asalnya dari bawah. Jadi jangan main-main, akan kita kawal sampai ke meja hijau bila sampai ada ditemukan kendala, "pungkasnya.
DONI M/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar