Dengan diresmikannya Desa Digital dan Desa Pesantren Berbasis Digital ini kata Agus, Kepala Desa di 3 Desa yang sebelumnya sudah terpasang visat yakni di Desa Cirangkong, Bantarsari, dan Desa Cipunagara harus mengoptimalkan perangkat dan infrastruktur yang sudah ada, Sehingga kedepan bisa menjadi percontohan bagi 245 desa yang ada di wilayah Kabupaten Subang.
"Terimakasih Kang Raja Galuh, Ibu Ariani, dan Pak Wamendes PDTT, atas diresmikannya desa digital dan desa pesantren berbasis digital ini," ujar Agus kepada wartawan di Subang, Kamis (18/6/2020).
Maka dari itu Agus meminta juga kepada ketiga Kades yang sudah terpasang jaringan dan infrastruktur Desa Digital, untuk melakukan akselerasi percepatan pemanfaatan sarana internet dalam mendukung mewujudkan program Subang Jaya Istimewa dan Sejahtera (Jawara).
"Dengan Desa Digital ini, ketiga Kades yang sudah memiliki infrastruktur Desa Digital harus memanfaatkannya secara maksimal, untuk akselerasi mewujudkan Subang Jawara," imbuhnya.
Agus juga berharap, kedepan program desa digital ini harus berjalan di 253 desa dan kelurahan.
"Saya ingin dalam waktu dekat ini, program desa digital ini, bisa terpasang di seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Subang," pungkas Agus.
Di tempat yang sama Wamendes juga menegaskan, penyaluran bantuan sosial (Bansos) Dana Desa (DD) berjalan sesuai harapan. Artinya tidak ada dugaan penyimpangan, yang dilakukan para Kepala Desa.
Hal itu diungkapkannya disela-sela peresmian Program Desa Digital di Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang.
Meski diakui Wamendes, masih ada beberapa kelemahan di sana-sini mengenai pendataan yang belum singkron dan akurat, terkait data penerima manfaat. Namun hal itu tentunya, menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh Kades dan perangkatnya.
"Mengenai penyaluran bansos dana desa, saya kira sudah cukup baik. Tetapi masih perlu ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh para Kades dan seluruh perangkatnya. Ya tentunya mengenai permasalahan data penerima manfaat, agar tepat sasaran," ujar Ari kepada wartawan di Subang.
Ari juga mengapresiasi keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan Kades Cirangkong, yang memajang data penerima bansos DD di papan pengumuman Kantor Desa, untuk diketahui Publik, sehingga jika ada kesalahan data, bisa dikoreksi oleh masyarakat.
"Ini yang harus dilakukan para kades, jadi setiap anggaran, dan semua bantuan dari pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Pusat, dipampang di papan pengumuman, sehingga masyarakat tahu, dan ini namanya transparansi pemerintahan terhadap masyarakatnya," tegasnya.
Ketika disinggung tentang ada indikasi Kades yang menyelewengkan dana desa dengan tegas Ari menyatakan, siapapun yang berani menyelewengkan dana desa, dan anggaran desa lainnya, Maka sanksinya jelas, ancaman hukuman penjara.
"Ada sanksi hukum, konsekuensi dari kades yang menyelewengkan DD, dan anggaran desa yang lainnya," tandas Ari.
Direktur Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Telekomunikasi Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo Anang Latif menegaskan, dengan adanya program desa digital ini, tentunya persoalan IT ini sangat penting bagi masyarakat yang berada di pelosok desa.
Terlebih kata Anang, ketika desa yang tidak tersentuh oleh internet karena blank spont, Kemenkominfo bersama operator berusaha memperbaiki persoalan signal.
"Ketika pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, berkomitmen ingin membangun desa melalui program desa digital, sehingga desa yang memiliki potensi dan mampu memanfaatkan desa digital ini dengan maksimal, tentunya desa yang bersangkutan bisa go global, bahkan go internasional," ujar Anang.
Diakuai Anang, persoalan jaringan yang masih menjadi kendala saat ini, yakni persoalan di desa-desa yang belum ada signal, dan BAKTI Kemenkominfo, yang diperintahkan Presiden untuk menyelesaikan nya. Termasuk permasalahan jaringan di 3 desa digital, yang sudah ada di Subang.
 |
| Pimpinan Ponpes Al-Ikhlas Raudhatul Ulum, Ci Jere, Tenjolaya, Kasomalang (Ustadz Atep Abdul Ghofar) kiri, dan Wamendes Ari Budi Setiadi (kanan) |
Dia juga menyebutkan dengan adanya desa pesantren berbasis digital, di Ponpes Al-Ikhlas Raudlatul Ulum merupakan ponpes berbasis digital pertama yang dikunjunginya, maka Ia memiliki perhatian khusus terhadap desa pesantren berbasis digital ini.
"Saya baru pertama kali melihat ada ponpes berbasis digital ini, sekaligus memiliki balai latihan kerja, yang bisa mendidik kawasannya menuju tekhnologi informasi, ini sangat luar biasa," pungkas Anang
Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Raudhlatul Ulum, Tenjolaya, Kasomalang.
Ustadz Atep Abdul Gofar menyambut gembira, terkait kunjungan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ari Budi Setiadi yang meresmikan Desa Pesantren Berbasis Digital di ponpes Al-Ikhlas Raudhatul Ulum, Ci Jere, Tenjolaya, Kasomalang, Subang.
Menurut Ustadz Atep, desa pesantren berbasis digital ini, merupakan cita-citanya sejak lama. Dengan begitu, kedepan pondok pesantren bisa menguasai dunia dengan tekhnologi internet. Karena sekarang ini, semua urusan tidak terlepas dari digital.
"Ini merupakan cita-cita kami sejak awal, karena kenapa di Ponpes ini ada SMP, dan SMK jurusannya komputer, tujuan kita ini, bahwa santri itu harus menguasai dunia dengan tekhnologi internet yang ada di desa pesantren berbasis digital," ujar Ustadz Atep kepada wartawan.
Dengan adanya Desa Pesantren Berbasis Digital ini kata Ustadz Atep, akan mendongkrak Ponpes yang dipimpinnya itu.
"Semua ini berkat Raja Lembaga Adat Karatwan (LAK) Rahyang Mandalajati Evi Silviadi SB, yang sudah mempelopori desa pesantren berbasis digital ini," imbuhnya.
Selain itu lanjut Ustadz Atep, "tidak sedikit perkonomian di daerah bisa tumbuh karena adanya pesantren.
"Apalagi di sini, hampir 50 persennya santri yang belajar di Ponpes ini yang tidak mampu, Sehingga para santri ini, belajar hidup mandiri di pesantren saya ini, yang akhirnya bisa bertahan dan berhasil. Terlebih dengan adanya dukungan desa pesantren berbasis digital ini," pungkas Ustadz Atep.
AGUS HAMDAN/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar