PENAJAM, JMI -- Pemerintah memang telah menyetujui pemindahan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan Timur, namun melihat pada penyebaran Covid 19 yang menjadi ancaman serius di tengah masyarakat, sebaiknya rencana pemindahan IKN hendaknya ditunda dulu," tegas salah satu Anggota DPR RI Komisi II Guspardi dalam berita rilisnya, Senin (6/4/2020).
Untuk 2020, lanjut dia, total APBN yang telah disepakati adalah Rp.2.540 triliun. Dalam komposisi APBN tersebut, anggaran pembangunan infrastruktur mencapai Rp 400 triliun, termasuk anggaran pemindahan ibu kota.
"Saya meminta pemerintah secepatnya melakukan pengalihan anggaran dari pos-pos APBN ini, terutama dari anggaran infrastruktur, sehingga penyebaran Covid-19 yang semakin pesat bisa ditekan," ujarnya.
Sementara itu seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa Kemenko Kemaritiman dan Investasi menyatakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru masih sesuai rencana (on the track) meski saat ini Indonesia tengah menghadapi mewabahnya virus Corona (Covid-19).
"Saat ini persiapan masih on track," kata Juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi di Jakarta, Selasa (24/3/2020).
Dia menjelaskan, tim dari Kemenko Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan masih terus melakukan koordinasi dengan berbagai calon investor dan mitra untuk pengembangan ibu kota negara. "Tentunya berbagai opsi terkait ibu kota masih kita pertimbangkan, dan pada saatnya nanti akan diputuskan secara bersama," ujarnya.
Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan. Tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Jokowi mengatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif. Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pembangunan infrastruktur tahap pertama di ibu kota negara baru akan dimulai pertengahan tahun 2020.
"Kalau di jadwal kita, seperti misalnya kita sudah mulai menyiapkan bendungan air. Kemudian akses jalan ke lokasi. Di semester II 2020 kita mulai," ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga ditemui di Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Rabu (19/2/2020).
Pembangunan tahap awal ini lanjut Danis, akan menggunakan skema APBN dengan nilai proyek sebesar Rp 500 miliar. Pembangunan ibu kota negara tersebut pemerintah mengupayakan seminimal mungkin menggunakan dana APBN. Pemerintah pun terus melobi para investor asing maupun domestik untuk membantu dalam pembangunan ibu kota negara.
Disebutkan, sejumlah investor asing tertarik mendanai rencana pemindahan itu. Sebut saja Masayoshi dari CEO Softbank Jepang yang paling tertarik mendanai proyek tersebut. Ditempat terpisah, Ridwansyah selaku Pemangku Adat Paser Kab. Penajam Paser Utara menegaskan bahwa seluruh komponen masyarakat adat walaupun dalam kondisi musibah Covid 19 yang sedang melanda negara kita sangat mengharapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur tidak terpengaruh dan berjalan terus sesuai rencana.
Sudah saatnya kita sebagai warga Kaltim pada umumnya dan warga PPU khususnya mendukung kebijakan pemindahan IKN tersebut demi terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kecuali itu pemindahan IKN ke Kaltim berdampak kepada meningkatnya perekonomian di wilayah Kaltim. Pemindahan IKN juga akan berdampak pada terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat Kaltim dan Kab. PPU tentunya dalam pembangunan sarana dan prasarana pendukung IKN, Kami mendukung IKN dengan menjunjung tinggi adat istiadat suku Paser," imbuhnya.
Pemangku Adat Paser siap mengawal IKN di Kaltim bekerjasama dengan aparat TNI/Polri dan seluruh stakeholder yang ada demi terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Kab. PPU.
Kedepannya Pemangku Adat Paser akan lebih menggiatkan silaturahmi dan menggandeng seluruh anak bangsa di Kab. PPU tanpa membeda-bedakan suku dan agama untuk bersamasama menjaga keamanan dan kenyamanan warga PPU sehingga motto " MAJU, MODERN dan RELIGIUS " dapat terwujud.
Saya juga berterima kasih kepada pihak keamanan Jajaran Kepolisian dan TNI yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara yang selalu berkoordinasi kepada kami para Tetua Adat ketika ada permasalahan dan bersama-sama menyelesaikannya. Dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara mari kita sukseskan program pemerintah dengan tetap menjaga kondusifitas keamanan," Pungkasnya.
Bambang Sarjito/JMI/Red
0 komentar :
Posting Komentar