SUBANG, JMI -- Aksi damai ratusan masyarakat nelayan yang tergabung dalam forum masyarakat peduli dan paguyuban Nelayan yang terdampak pelabuhan Patimban serta elemen masa LSM ,OKP, ORMAS dalam konsorsium Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi (Kampak) mendatangi Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Rabu (5/2/2020).
Kedatangan mereka sebagai aksi lanjutan, menuntut dan mendesak bupati Subang dan DPRD Subang serta pihak lainnya yang terlibat dalam pembangunan pelabuhan internasional Patimban untuk peduli dan proaktif, dalam rangka menyikapi lambatnya langkah Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Subang .
Dalam orasinya di halaman Pemda Subang kami selalu memperjuangkan nasib nelayan yang sejak dibangunnya Pelabuhan Internasional Patimban, hingga saat ini semakin memprihatinkan, dan dengan adanya Pelabuhan Patimban telah mematikan mata pencaharian para nelayan Patimban
“Kami para nelayan Patimban sangat mendukung dengan adanya pembangunan Pelabuhan Patimban, tapi tolong jangan matikan mata pencaharian kita para nelayan, dan perhatikan kesejahteraan kami sebagai nelayan, sejak adanya pembangunan Pelabuhan Patimban kami tidak pernah melaut. Sehingga nasib kami hingga sekarang tidak jelas dan dengan adanya pembangunan telah mematikan mata pencaharian kami,” terang salah seorang nelayan, Feri.
Selain itu, para nelayan juga mendorong kompensasi kerugian akibat akses melaut yang terhambat sejak pelabuhan dibangun, juga meminta diberikannya pendidikan dan pelatihan (menyiapkan SDM) sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan dan pasca pembangunan pelabuhan Patimban, meminta dilibatkannya nelayan dalam proyek pembangunan Pelabuhan Patimban.
Tambahnya, selain itu mendesak DPRD Mengelar pansus rotasi, mutasi yang selalu kontoversi, agar bupati bersama DPRD Subang menutup tambak udang vaname ilegal dan positif telah mencemari lingkungan.
Penanggung jawab Asep Sumarna Toha
AGUS HAMDAN/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar