 |
| Ketum #GEDOR2019, Drs. ERde Isma. A (kiri) bersama Mantan Komisioner Kejaksaan RI 2010 - 2014, Kaspudin Nor, SH. MSi (kanan) |
TANGERANG, JMI -- Mantan komisioner komisi kejaksaan RI Kaspudin Nor yang juga saat ini sebagai anggota komisi Pengawas Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Jumat, 8/11/2019.
Mendapat dukungan kuat dari berbagai lapisan masyarakat diantaranya :
Dari Ketua Umum #Gedor2019 (Gerakan Demokrasi Rakyat) Erde Isma Aji, Sekretaris Jendral ADI (Assosiasi Dosen Indonesia) Dr Amirsyah Tambunan, M Paisal Wakil Sekretaris DKI LANDAS INDONESIAKU (Lembaga Aspirasi Nasional Dan Analisis Srategis Indonesia), Korps Pejuang Pemuda Pemudi Indonesia (KPPPI) Muhammad Rifani, DPD Kalimantan Timur dan Lembaga Lainnya Yang tidak dapat disebut satu persatu, meminta Kaspudin Nor untuk maju sebagai Dewan Pengawas KPK (Komisi Pemberantas Korupsi).
Dukungan tersebut sangat beralasan karena Kaspudin sosok yang santun,tegas dan cerdas. Mempunyai pengalaman dibidang pengawasan, baik pengawasan publik yang di percaya oleh negara maupun oleh Organisasi masyarakat dibidang Penegakan Hukum dan Etika Profesi.
Sosok Yang sederhana dan merakyat yang bergaul dari berbagai lapisan masyarakat, ini yang dekat dengan para tokoh agama seorang akedemisi berpangkat lektor sebagai pengajar dibidang hukum sudah lebih dari 20 tahun dan seorang Advokat senior. Yang berpraktek lebih dari 27 tahun berbagai kasus dari politik hingga kasus Pidana dan kasus perdata.
Yang juga anggota komisi hukum dan perundang undangan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Yang sedang mengikuti studi Doktor Ilmu Management Pemerintahan dan berpegalaman di bidang pengawasan.
Erde Isma Aji Ketua umum #Gedor2019 yang juga Pemred Media Cetak & Online JMI Mengatakan, "Kaspudin Nor sangat cocok bila diangkat sebagai pengawas KPK, karena Kaspudin berpengalaman dalam bidang tersebut dan punya karakter yang santun, jujur, dan berintegritas tinggi," jelasnya.
Saat di konfirmasi oleh media, Kaspudin Nor sambil tersenyum mengatakan itu semua rahasia Presiden Jokowi, karena Undang Undang KPK yang baru bahwa untuk pertama kali dewan pengawas KPK menjadi kewenangan Presiden untuk mengangkat dan melantiknya, jadi semua itu ada ditangan presiden, "ucap tokoh yang juga sebagai Ketua Dewan Penasehat Hukum di JMI.
Sambil bergegas untuk mengikuti acara santunan anak yatim di daerah Kabupaten Tangerang, Banten yang digelar dalam rangka Hari jadi Koran JURNAL MEDIA Indonesia (JMI) yang ke-16 tahun.
Fer/Us/John/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar