LAMPUNG TENGAH, JMI -- Oknum Kasubag Keuangan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah inisial SMY "diduga palsukan dan gandakan nama-nama pengawas lapangan pada struktural pengawasan proyek pembangunan Infrastruktur di Lampung Tengah diantaranya: Pembangunan Peningkatan/pemeliharaan Jalan, pembangunan/pemeliharaan Jembatan, Perawatan/pemeliharaan rutin Jalan dalam kota, wilayah tengah, wilayah timur dan wilayah barat, Pembangunan Talud, Dreanase, beronjong, onderlag, plat deker, pembangunan/pemeliharaan gedung dan yang lain-lainnya.
Sedangkan total jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di dinas bina marga lampung tengah hanya berjumlah 90 orang, itu pun sudah termasuk semua staf staf di setiap bidangnya. tenaga kerja suka rela (Tks) sebanyak 54 orang yang ada pada dinas bina marga lampung tengah.
Sehingga besar dugaan, nama-nama pengawas lapangan yang mengawasi pekerjaan proyek di dinas bina marga lampung tengah diduga di palsukan dan di gandakan oknum kasubag keuangan dengan inisial SMY.
Hal tersebut di ungkapkan sumber JMI Jum,at 04/10/2019 di kediamannya belum lama ini yang tak ingin namanya disebutkan mengungkapkan, "saat pengadaan barang dan jasa pada dinas bina marga Lampung tengah di mulai, semua nama-nama yang tergabung dalam struktural panitia pengadaan barang dan jasa di lingkup dinas bina marga kabupaten Lampung Tengah diantaranya : nama-nama PPK, PPTK, pengawas lapangan, team PPHP dan team Kordil hasil pekerjaan. Semua nama-nama tersebut tidak pernah di umumkan atau terpampang dan ditempel dipapan informasi sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi terhadap publik, hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan, ada apa dengan hal ini tanya nya ?" kata dia.
Dikatakannya lebih lanjut, "saat pelaksanaan pekerjaan di lokasi proyek mulai dikerjakan, tak ada satu pun pengawas lapangan yang terlihat mengawasi pekerjaan proyek yang di kerjakan oleh rekanan/pemborong sehingga kuat dugaan nama nama pengawas lapangan yang ada hanya pormalitas saja dan diduga banyak nama nama pengawas lapangan di palsukan dan digandakan oleh oknum kasubag keuangan SMY untuk mendapatkan keuntungan pribadi," ucapnya.
Lebih lanjut di ungkapkannya, "coba dugaan tersebut di konfirmasi langsung kepada oknum kasubag keuangan SMY, pasti jawabannya saya tidak tahu menahu dan mengerti akan hal itu apa lagi untuk memberikan komentarnya pasti jawabannya saya harus ijin ke pak kadis nya dulu,". tuturnya.
"Lebih parahnya lagi, saat pembagian honor untuk PPK, PPTK, pengawas lapangan, dan team PPHP tahun 2018 yang lalu hampir semua honor mereka diduga disunat/potong oleh oknum kasubag keuangan melalui juru bayar sebesar Rp. 100.000,-/orang dengan dalih untuk orang Bank dan Pemda itu kan tidak masuk akal mas tanya nya? kami mohon kepada pihak-pihak terkait khususnya kepada aparat penegak hukum dapat segera membongkar/menindaklanjuti pemberitaan ini," harapnya.
Terpisah, saat tim JMI mengkonfirmasikan dugaan tersebut kepada Budi Efriyanto ,ST, M.sc selaku sekertaris yang mewakili kepala dinas bina marga Lampung Tengah, Senin 30/09/2019 mengatakan, "memang kalau informasi mengenai siapa siapa dari staf kita yang di tempatkan dimana pekerjaan mana bukan seratus persen rahasia, tapi lebih kepada upaya kita untuk mengamankan anak-anak kita dari yang mengatas nama kan organisasi organisasi misalnya LSM, sebetulnya definisi yang fiyur nya sendiri kan memang sudah agak menyimpang dari apa yang ada di lapangan itu, menurut pandangan saya pribadi ada banyak penyimpangan walaupun tidak semua nya upaya kita untuk mengamankan anak anak kita dari resiko itu, karena asal-muasalnya bukan anak-anak kita, tapi dari pertikaian antara satu personal dengan personal yang lain, misalnya ada perusahaan CV. c/x kerja di suatu tempat lalu mungkin kerja di tempat terbuka lalu ada kontak dengan orang lain, orang lain itu kebetulan memang punya lembaga/lsm lalu terjadilah kontak, mungkin ada ketidaksesuaian atau apa sebetulnya yang bertikai mereka berdua namun yang menjadi sasaran mereka ya dinas akhirnya dinas yang menjadi sasaran lsm, oleh sebap itu kami tidak pernah menempel nama nama pengawas lapangan di papan informasi," ucapnya.
Lebih lanjut di ungkapkannya, "diawal tahun tugas yang paling berat adalah tugas sekretaris, karena untuk menyusun draf PPK, PPTK dan seterusnya, kalau dulu saya di perkim awalnya saya men-draf juga nama-nama pengawas lapangan kemudian dengan kesepakatan para kepala bidang karena saya dulu pernah melakukan kesalahan menetapkan orang yang salah akhirnya kami sepakat dengan menetapkan pengawas lapangan adalah kepala bidangnya masing masing," kata dia.
Terkait hal tersebut "tanggapan saya secara apa yaa? faktanya memang saya nggak ngerti, sejujurnya saya ngak tahu, prakteknya seperti apa saya juga tidak tahu bukanya saya juga tidak mau tahu ngak? mungkin juga karena saya bertepatan di dinas bina marga ini baru jadi situasinya juga belum paham seratus persen namun untuk persedural di lapangan, setahu saya pengawas lapangan harus hadir dan setenbay saat over leff/saat pekerjaan di kerjakan rekanan, jadi tanggapan saya terkait masalah dugaan oknum kasubag keuangan diduga palsukan dan gandakan nama-nama pengawas lapangan saya baru dengar dan baru mengetahui kabar ini, saya akan coba untuk mempertanyakan masalah ini dengan yang bersangkutan," kilahnya.
KHOLIDI/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar