 |
| Kabut asap di Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Sabtu pagi |
KALTENG, JMI -- Tidak ada perbaikan kualitas udara di Palangka Raya dalam dua hari terakhir. Statusnya masih berbahaya. Asap kian pekat. Berdasar data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kota Palangka Raya, visibilitas tidak mengalami perubahan: tak lebih dari 1 kilometer.
Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng) telah merapatkan kemungkinan kenaikan status siaga darurat menjadi tanggap darurat. Berdasar indikator yang terjadi saat ini, Kota Palangka Raya layak ditetapkan berstatus tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). ”Ada sebelas parameter penetapan tanggap darurat karhutla dan Kota Palangka Raya sudah memenuhi syarat tersebut,” kata Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail bin Yahya di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng kemarin (16/9).
Hanya satu kriteria yang tidak terpenuhi, yakni data jumlah pasien yang terdampak asap.
Padang Ekspres melaporkan, sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat (Sumbar) hingga tadi malam masih dilanda kabut asap. Banyak warga yang terkena penyakit ISPA. Untuk mencegah dampak semakin parah, Pemkab Dharmasraya meminta masyarakat tidak beraktivitas di luar rumah. Sekolah juga diliburkan. Puluhan ribu pelajar diminta tetap di rumah mulai Selasa (17/9) hingga Kamis (19/9).
Instruksi libur sekolah dari tingkat PAUD hingga SMA itu disampaikan Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan dalam Surat Keputusan Nomor 420/5188/Disdik/2019 yang diterbitkan kemarin. ”Keputusan meliburkan seluruh siswa didasarkan kualitas udara yang sudah masuk dalam kategori sangat tidak sehat dan berdasar informasi dari dinas kesehatan terjadi peningkatan kasus ISPA,” ujar Sutan Riska.
Tadi malam Presiden Jokowi memantau langsung kondisi bencana asap di Provinsi Riau. Setiba di Riau, Jokowi langsung menggelar rapat terbatas dengan pejabat terkait.
Jokowi mengatakan, pada rakor 15 Juli lalu dirinya sudah mengingatkan perihal pencegahan kebakaran hutan. Sebab, penanganan menjadi lebih sulit apabila lahan telah terbakar.
Namun, menurut Jokowi, jajaran pemerintahan daerah, kepolisian, dan TNI mulai level provinsi sampai desa belum bekerja maksimal. ”Kita memiliki semuanya, tapi perangkat-perangkat ini tidak ditertibkan secara baik. Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik, saya yakin, satu titik api ketahuan dulu sebelum menjadi ratusan titik api,” kata dia di Hotel Novotel Pekanbaru.
Jokowi sudah memerintah Kepala BNPB Doni Monardo untuk menyiapkan hujan buatan. Pasukan pemadam juga akan ditambah. Meski demikian, upaya itu tidak cukup jika jajaran pemda tidak mengimbangi dengan pencegahan di kawasan lain. ”Tetapi, sekali lagi, kalau tidak ada dukungan pemda, ini adalah pekerjaan besar yang sulit diselesaikan. Kuncinya di pencegahan,” tandasnya.
Sementara itu, surat terbuka masyarakat sipil yang ditandatangani 12 LSM dan organisasi non pemerintah kemarin (16/9) menyatakan bahwa kabut asap saat ini bukan lagi kejahatan biasa. Melainkan sebuah kejahatan ekosida dan kejahatan lintas batas dengan unsur-unsur yang terpenuhi. Yakni, dampak yang meluas, jangka panjang, dan tingkat keparahan yang tinggi, termasuk unsur mens rea.
Manajer Kampanye Eksekutif Nasional Walhi Wahyu A. Perdana menuturkan, yang disayangkan, pemerintah selalu berupaya menyangkal.
JWPOS/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar