 |
| Irman Mailandi |
SUBANG, JMI -- Tenaga Ahli Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Irman Mailandi menyebutkan, bahwa "Desa Digital" itu sebagai upaya dari pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat nya secara transfarans atas semua realisasi anggaran Dana Desa misalnya.
Sehingga publikasi hasil kegiatan itu, secara tidak langsung kata Irman, bisa menjadi sebuah laporan pertanggungjawaban kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban keuangan DD oleh pemerintahan desa kepada pemerintah pusat.
"Jadi pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat, bisa mengambil semua data atau layanan yang dibuat oleh pemerintah desa melalui program "Desa Digital" itu sebagai laporan," ujar Irman kepada wartawan di Subang, Selasa (6/8/2019).
Program "Desa Digital" ini kata Irman, untuk menyikapi suatu perubahan yang jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya.
"Dengan tekhnologi informasi itu, ya mau tidak mau siap yang menerapkannya lebih dulu, tentunya akan mengalami suatu perubahan yang sangat pesat, terutama dalam hal pembangunan," imbuhnya.
Sementara itu menurut Irman, untuk pengadaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi sebenarnya sudah menjadi kewajiban dari pemerintah pusat, tetapi ada beberapa Kabupaten di Indonesia ini, yang sudah menerapkan program Indonesia membangun, atau atau pergerakan dari bawah, sangat memungkinkan desa-desa juga bisa menyelenggarakan pengadaan infrastruktur telekominikasi dan informasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), untuk membangun desanya.
"Gerakan Indonesia membangun atau pergerakan desa membangun ini, sebenarnya bisa menyelenggarakan pengadaan infrastruktur komunikasi dan informasi, dilakukan oleh BUMDes desa yang bersangkutan, bukan lagi oleh pemerintah, kalau di Jawa Barat contohnya Desa Mandala Mekar Tasikmalaya," tandas Irman.
AGUS HAMDAN/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar