TKN Ungkap PAN Minta ke Jokowi Kursi Pimpinan DPR atau MPR

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

JAKARTA, JMI -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Abdul Kadir Karding mengungkapkan salah satu isi pertemuan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan lalu. Karding mengatakan, saat itu PAN meminta agar kursi ketua DPR atau MPR tetap diberikan kepada PAN.

"Dari informasi yang saya peroleh di Istana itu ada permintaan pada Pak Jokowi agar PAN mendapatkan bagian pimpinan DPR atau MPR. Itu yang saya dengar informasinya," kata Abdul Kadir Karding di Jakarta, Selasa (30/4).

Hal itu dilontarkan Karding sekaligus menaggapi peryataan Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang menyebut suara Bara Nasibuan tidak mewakili PAN. BPN mengatakan, jika PAN masih memiliki komitmen terhadap koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Karding, pernyataan Bara Hasibuan merupakan langkah positif yang dapat mendinginkan tensi komunikasi politik antara kedua kubu. Dia mengatakan, Bara berusaha untuk obyektif secara politik dengan membangun komunikasi kepada kubu oposisi dalam situasi politik seperti saat ini.

"Mencairkan itu penting dan misalnya pun PAN seperti itu, nggak ada masalah karena ini wajar dalam politik, boleh dibangun komunikasi-komunikasi," kata Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Sebelumnya, PAN membuka opsi untuk keluar dari koalisi pendukung paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hal tersebut diungkapkan, Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan yang mengaku pembahasan arah koalisi akan dilakukan mengingat pemilu telah usai.

Pernyataan itu juga dilontarkan menyusul pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Jokowi. Pertemuan antara Ketua MPR dan kepala negara itu dilakukan di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (24/4). Pertemuan terjadi seusai pelantikan gubernur dan wakil gubernur Maluku.

Pernyataan itu ditanggapi oleh ratusan pengurus dan kader PAN yang mendesak DPP memecat Bara Hasibuan sebagai pengurus maupun kader partai. Hal tersebut dituangkan oleh 100 lebih pengurus dan kader PAN dari berbagai daerah dalam 'Petisi BPH DPP PAN untuk pemecatan Bara Hasibuan'.

Kendati, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengaku hingga saat ini belum menerima secara resmi petisi dari 100 lebih pengurus dan kader partai yang menuntut pemecatam tersebut. Karena itu, DPP PAN belum memutuskan untuk memproses tuntutan petisi pemecatan Bara Hasibuan sebagai pengurus maupun kader.

Share on Google Plus