Dalam komentarnya kepada awak media tenaga ahli kawasan Pedesaan LAK Galuh Pakuan Arief Desa mengatakan, di tingkat pusat telah dibangun konsorsium antara kementerian dan lembaga terkait, seperti Kemendes, Kementan, Kemenkop UKM, Kemenperind, Kemendagri, Kemwndag, dan Bappenas.
Hal itu dilakukan agar Industrialisasi Kawasan Pedesaan (IKP) berbasis rempah bisa berjalan sesuai amanat undang-undang nomor 6 tahun 2016 tentang desa, sehingga menjadi Kawasan Ekonomi Kerakyatan (KEK).
"Pembicaraan ditingkat pusat itu menjadi ranah dan kewenangan KSP, untuk mendorong kementerian dan lembaga terkait, dalam mewujudkan IKP berbasis rempah di 4 kawasan desa di Subang ini agar menjadi kekuatan (KEK) kedepannya," ujar Arief kepada Wartawan di Subang, Selasa (2/4/2019).
Arief menyebutkan ditingkat Provinsi, dibutuhkan keterlibatan perguruan tinggi (PT) terdekat, yang terafiliasi dengan pengembangan rempah serta dinas terkait, dalam mendukung percepatan IKP, demi terwujudnya KEK di 4 Kawasan Desa berbasis rempah tersebut.
"Untuk mewujudkan IKP berbasis rempah menjadi KEK di 4 Kawasan Desa, dibutuhkan keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk menggandeng sebuah PT yang terafiliasi rempah," tegasnya.
Sedangkan untuk di tingkat Kabupaten lanjut Arief, BKAD harus malakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Dinas terkait, dalam kewenangan seorang Kepala Daerah atau Bupati.
"Politik elwil seorang bupati, untuk memperkuat lini di tingkat Kabupaten, dalam mendukung 4 kawasan desa berbasis rempah ini, menjadi sebuah IKP, demi menuju KEK berbasis rempah," imbuh Arief.
Arief menambahkan, tidak kalah pentingnya lagi, ditingkat Pemerintahan Desa, yang masuk dalam kawasan desa berbasis rempah ini, Kepala Desa (Kades) harus mampu mengorganisir warga atau Kelompok Tani (Poktan), agar satu langkah dan satu tujuan dalam mewujudkam IKP berbasis rempah, dengan menumbuhkan minat produktifitas masyarakat di 4 kawasan desa tersebut.
AGUS HAMDAN/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar