Seperti diketahui bahwa Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan salah satu Nawacita dari Presiden Jokowi, sehingga dalam kebijakan tersebut, Pemerintah harus berupaya untuk mempercepat implementasi konvensi hak anak dari kerangka hukum kedalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi dan program yang layak anak.
Menurut Bunda, panggilan akrab Bupati Winarti, bahwa kebijakan bertujuan untuk mensinergikan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia dapat lebih dipastikan.
"Saya ajak kita semua untuk berkomitmen menjadi daerah yang layak anak, secara luhur memang harus demikian, ini apa lagi juga masuk dalam Nawacita Presiden Jokowi," ujar Bunda.
"Maka, kita harus menjamin hak, perlindungan anak dan kebutuhan anak sesuai undang-undang, karena realitas hal tersebut sudah mengkhawatirkan, banyak anak menjadi korban pornografi, penjualan anak, narkoba dan lain-lain," keluh Pengeran Suri Bupati Winarti.
Kebijakan yang tertuang pada Konvensi Hak Anak KEPRES 36 Tahun 1990 dan Undang-undang no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-undang nomor 17 Tahun 2016, Negara harus menjamin pemenuhan hak anak dan melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran.
"Untuk memberantas ini, saya mengajak semua, mari kita berkomitmen bersama untuk mensukseskan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Tulang Bawang, karena anak merupakan investasi SDM yang harus kita jaga," pungkas Bunda berpesan.
Adapun pada acara ini, turut dihadiri Unsur Forkopimda Plus Kabupaten Tulangbawang, seperti Kajari Menggala, Kapolres Tulangbawang dan Kodim 0426/TB, serta para Pejabat lainnya dilingkup Pemkab Tulangbawang.
ROBINSAH/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar