Jokowi Minta Pemda tak Kebanyakan Program

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

JAKARTA, JMI -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah untuk mendesain pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara sederhana. Di hadapan ratusan peserta rapat kerja nasional (rakernas) Korps Pegawai RI (Korpri), Jokowi meminta pemda bisa menyusun program yang efisien alias berjumlah sedikit namun dampaknya langsung dirasakan rakyat.

"Nggak usah banyak-banyak program. Program sedikit tapi fokus, konsensentrasi, dan (hasilnya) dapat. Gampang ngontrol dan hasilnya dirasakan oleh rakyat. Goal harus ke sana," jelas Presiden di Istana Negara, Selasa (26/2).

Jokowi menyindir Pemda yang kerap membuat program kerja secara merata untuk seluruh seksi atau bagian, meski sebetulnya tidak begitu mendesak dilakukan. Ia meminta Pemda untuk bisa menyusun skala prioritas. Misalnya, dalam tahun anggaran 2019 ini sebagian seksi diutamakan dan selanjutnya bergilir di tahun anggaran berikutnya seksi-seksi lainnya diberi kesempatan.

"Karena sekarang kita sering sekali harus setiap seksi ada kegiatan. Misalnya ada seksi (jumlahnya) 15 ya diberi 5 dulu. Mungkin tahun depan gantian. Tapi ada konsentrasi betul ke mana prioritas kita," ujar Jokowi.

Presiden juga mengapresiasi kinerja ASN yang dipandang mencatatkan perbaikan sepanjang empat tahun terakhir. Contohnya, penerbitan sertifikat tanah yang melonjak dari sebelumnya hanya 500 ribu unit per tahun kini bisa menyentuh 7 juta sertifikat sepanjang 2018. Artinya, ujar Jokowi, ASN memiliki kemampuan kerja yang baik sepanjang memang ada niat untuk melayani masyarakat.

"Buktinya ini melompat sampai 10 kali bisa. Lompat 12 kali juga bisa," jelas Jokowi.

Melalui Rakernas Korpri hari ini, Presiden juga meminta ASN untuk bisa mengimbangi perkembangan teknologi. Jokowi melihat melalui kemajuan teknologi dan informasi yang ada, pemerintah bisa meningkatkan pelayanan melalui sistem aplikasi yang mempercepat pelayanan.

"Contoh di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dulu izin butuh 1 tahun sekarang 3 jam proses sudah dapat 9 izin. Bisa kok. Aplikasi sistem juga gampang. Murah," kata Jokowi.

Presiden juga menitip pesan kepada ASN untuk ikut serta dalam menekan angka stunting atau pertumbuhan tidak optimal pada anak-anak. Pemerintah mencatat angka stunting saat ini bisa ditekan menjadi 30 persen dari tahun sebelumnya 37 persen. Presiden menargetkan jumlah anak stunting bisa ditekan lagi menjadi di bawah 20 persen.

Share on Google Plus