Dalam rangka aksi lanjutan, disela-sela aksi demo Asep Baduy selaku penanggung jawab aksi demo kepada awak media JMI mengungkapkan bahwa, "Aksi tuntutan warga desa Munjul terkait dugaan sengketa Pilkades serentak 2018,yang mengatasnamakan gabungan Ormas dan LSM se-Kabupaten Subang bersama warga desa Munjul melakukan aksi demo ke kantor Bupati Subang tentang Pilkades Munjul, Dispemdes masuk angin demi tegaknya Permendagri no 65 tahun 2017 tentang perubahan atas pemendagri no.112 tahun 2014 tentang Pilkades dan Perbub no.75 tahun 2018.
Yang prihatin dan kecewa atas jawaban sepihak dari Dispemdes tanpa melalui musyawarah mufakat dimana sesuai janji semua pihak yang bersengketa akan di undang untuk duduk bersama dalam menyelesaikan masalah sengketa Pilkades tersebut namun faktanya hanya bohong belaka jangan-jangan Dispemdes masuk angin?
1. Dispemdes wajib menarik kembali surat jawaban atas permasalahan Pilkades Desa Munjul yang dibuat pada tangal 04 Januari 2019 dan segera meminta maaf kepada warga desa Munjul atas kekeliruan tersebut. Sebab ada sekitar 51 pemilih yang tidak di data dan tidak di perbolehkan untuk menentukan hak pilihnya oleh panitia plus adanya pemilih dari luar desa, artinya ini bisa mempengaruhi perolehan suara.
2. Dispemdes bersama-sama aparat kepolisian agar mengusut adanya dugaan KKN di tubuh panitia Pilkades, dimana susunan panitia diduga kuat sebagian adalah satu keluarga (bapak-anak-menantu-cucu) yang terindikasi cenderung condong untuk memenangkan calon no urut 1 (unai).
3. Agar Bupati beserta stakeholder terkait menunda pelantikan calon kepala desa terpilih dan melakukan proses pemilihan ulang.
Tak lupa saya sebagai penanggung jawab aksi demo hari ini, saya ucapkan terimakasih atas kerjasamanya. Semoga bapak Bupati, Dispemdes, dan pihak kepolisian agar bertindak lebih profesional dan amanah dan tidak berpihak kepada yang salah hanya karna pundi-pundi rupiah yang di tawarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," ungkapnya.
AGUS HAMDAN
0 komentar :
Posting Komentar