Ketua DPP PDIP Bidang Politik non-aktif, Puan Maharani menyampaikan rekomendasi pertama menyatakan PDIP akan terus berjuang untuk mengarahkan, mengawal, mengamankan, dan memastikan kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat agar tetap mengandung satu muatan dan satu arah.
"Serta satu haluan ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, sesuai dengan jiwa dan semangat lahirnya tanggal 1 Juni 1945, berpijak pada UUD 1945 dan haluan politik Trisakti," ujar Puan.
Rekomendasi kedua, kata dia, mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berfungsi mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya membumikan Pancasila.
Ketiga, kata Puan, PDI Perjuangan meyakini bahwa jalan demokrasi dalam sistem politik Indonesia adalah pilihan terbaik.
"Namun demikian, demokrasi yang harus kita bangun dan kita kembangkan adalah demokrasi yang berdasar dan bersumber dari nilai-nilai dan kearifan bangsa Indonesia yakni demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawarah mufakat yang menjadi ciri utama demokrasi Pancasila," ujarnya.
Keempat, Menko PMK ini menuturkan rakornas menegaskan pemilu serentak 2019 adalah salah satu cara praktik demokrasi yang telah disepakati menjadi sistem pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.
Hal tersebut, kata dia, telah diatur dalam sistem norma hukum, baik dalam UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan turunannya.
"Namun demikian, praktik demokrasi yang dipilih dan dijalani saat ini harus tetap menjaga esensi demokrasi Pancasila yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawarah mufakat, baik oleh peserta pemilu maupun masyarakat luas," ujar Puan.
Rekomendasi kelima, lanjut Puan, menegaskan komitmen PDIP untuk mengikuti seluruh tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung etika dan keadaban politik, serta menjaga dan mengawal agar proses pemilu kali ini ini berjalan dengan aman, damai, bebas, jujur dan adil.
"Untuk itu, PDI Perjuangan menegaskan dukungannya kepada seluruh penyelenggara pemilu serta semua pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019," ujar Puan.
Selanjutnya, Puan menyampaikan PDIP mendukung KPU dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemilu secara profesional, serta mendukung Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan untuk bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran termasuk tindak pidana pemilu selama masa tahapan Pemilu 2019.
"Ketujuh, Rakornas mengajak semua peserta pemilu dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 agar berjalan dengan aman dan damai serta bersama-sama menghindari dan memerangi segala bentuk kampanye hitam, berita bohong, politik uang, fitnah, dan ujaran kebencian yang dapat merusak dan mencederai demokrasi Indonesia serta dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," ujarnya.
Puan mengatakan Rakornas merekomendasikan DPP untuk meminta Pemerintah dan DPR membudayakan praktik demokrasi Pancasila menjadi ideologi yang hidup dan menjiwai, baik dalam tataran normatif maupun praksis kehidupan berbangsa dan bernegara secara terstruktur.
Ia berkata hal itu perlu diatur melalui kurikulum pada lembaga pendidikan formal dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, organisasi sosial kemasyarakatan serta partai politik.
"Sembilan, Rakornas merekomendasikan kepada DPP Partai untuk meminta kepada Pemerintah dalam posisi Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 untuk tetap berkomitmen menjaga keamanan dan perdamaian dunia maupun wilayah, termasuk dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Palestina dan penyelesaian masalah Rohingnya berdasarkan prinsip perdamaian dan kemanusiaan," ujar Puan.
Rekomendasi kesepuluh, lanjut Puan, memerintahkan DPP Partai untuk meminta pemerintah agar lebih aktif terlibat dalam kerjasama bilateral maupun multilateral untuk mencegah dan memerangi segala bentuk tindak kejahatan lintas negara yang terjadi di dalam negeri.
"Sebelas, Rakornas merekomendasikan kepada DPP Partai untuk mendukung pemerintah dalam mengantisipasi dan melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi turbulensi ekonomi internasional termasuk dampak Perang Dagang Amerika Serikat-Tiongkok yang berpengaruh langsung atau pun tidak langsung terhadap perekonomian Indonesia," ujarnya.
Rekomendasi terakhir, kata Puan, Rakornas menyepakati agar seluruh struktural partai, kader partai, serta seluruh caleg partai di setiap tingkatan untuk mengambil inisiatif dalam menggerakkan seluruh partai koalisi pengusung Joko Widodo-Maruf Amin, relawan dan kelompok-kelompok masyarakat untuk menjamin pemenangan di wilayahnya masing-masing.
"Dalam hal ini, unsur tiga pilar partai harus menjadi lokomotif utama dalam menggerakkan tim kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden," ujar Puan.
Menari dan Senam Bersama
Belasan ribu kader PDIP mengikuti agenda menari dan senam bersama dengan iringan lagu 'Jokowi Sekali Lagi'. Kegiatan itu digelar sebagai bagian agenda penutup HUT ke-46 dan Rakornas PDIP.
Berdasarkan pantauan awak media, dua acara itu diikuti oleh sejumlah petinggi partai, di antaranya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, fungsionaris PDIP Puan Maharani, caleg PDIP Tina Toon, politikus PDIP Aria Bima, hingga caleg PDIP Krisdayanti.
Selain itu, hadir pula Eva Kusuma Sundari, Henry Yosodiningrat, hingga Wirianti Sukamdani.
Hasto mengatakan agenda tersebut merupakan bukti bahwa PDIP menjadikan pemilu sebagai ajang bergembira.
"Bersama Ibu Megawati, Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin, Kita ingin berpolitik secara gembira," ujar Hasto.
0 komentar :
Posting Komentar