Demokrat Minta BPK Audit Kejanggalan Proyek LRT Era Jokowi

Politikus Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyebut KPK harus mengusut potensi kejanggalan infrastruktur pemerintahan Jokowi

JAKARTA, JMI -- Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla lantaran telah mengungkit kejanggalan pembangunan infrastruktur. JK sebelumnya mengkritik anggaran light rail transit (LRT) Jabodetabek yang tidak efisien, yaitu Rp 500 miliar per kilometer.

Ferdinand mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus mulai bergerak mengusut pendanaan pembangunan infrastruktur.

"Terima kasih Pak JK sudah membuka kebusukan ini dari dalam," tutur Ferdinand melalui akun twitternya @Ferdinand_Haean, Senin (14/1).

Menurut Ferdinand, peringatan dari JK adalah informasi yang sangat mahal dan berharga untuk KPK. Dia menganggap KPK harus turun tangan menyelidiki dugaan mark up proyek LRT.

KPK, lanjutnya, mesti lekas mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit forensik terhadap seluruh proyek infrastruktur di era Jokowi. Ferdinand menganggap itu penting untuk demi mengetahui dugaan mark up biaya pembangunan infrastruktur.

Selain itu, kata dia, audit forensik oleh BPK juga untuk menguji integritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terlebih selama ini pemerintah kerap menggunakan jargon 'bersih'. Bahkan, Ferdinand menilai seharusnya Presiden Jokowi yang mestinya paling pertama meminta KPK dan BPK memeriksa pendanaan pembangunan infrastuktur.

"Untuk menunjukkan bahwa dirinya bersih dan bukan cuma retorika," kata Ferdinand.

Ferdinand menganggap Jokowi juga harus menjelaskan secara rinci sumber utang untuk membangun infrastruktur. Menurutnya, selama ini Jokowi tidak pernah terbuka terkait hal itu.

Ferdinand mengatakan pemerintah juga harus menjelaskan kepada publik perihal pihak-pihak yang mengerjakan pembangunan infrastruktur selama ini.

"Apakah melalui proses tender terbuka atau hanya dibagi-bagi kepada kepada kroni dengan praktik kolusi dan korupsi. Jangan mengaku bersih jika belum transparan," tutur Ferdinand.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti dengan kritik pembangunan LRT. Menurutnya, proyek pembangunan LRT tak efisien karena berada di sisi jalan tol.

Untuk diketahui pembangunan proyek LRT memang memanfaatkan sisi kiri dan kanan jalan tol Jakarta-Cikampek. JK menilai, pembangunan proyek itu tak melibatkan konsultan dengan benar. Sebab pembangunan LRT mestinya tak bersebelahan dengan jalan tol.

"Biasanya light train itu tidak dibangun sebelahan dengan jalan tol, harus terpisah. Siapa konsultan yang pimpin ini, biayanya jadi Rp500 miliar per kilometer. Kapan kembalinya kalau seperti itu," ucap JK.

Share on Google Plus