Ketua K3S Ungkap Peran Kabid Dikdas Lamteng

LAMPUNG TENGAH, JMI -- Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) (Mgy), yang juga merupakan Kepala SDN 3 Fajar Mataram, ungkap peran Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Tengah, saat pihaknya dikonfirmasi wartawan terkait dugaan korupsi dana BOS sejak tahun 2015 hingga 2018.

(Mgy) terkesan melempar tanggung jawab persoalan ini kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah.

Menurutnya, pihak sekolah hanya di perbolehkan untuk memberikan informasi realisasi penggunaan dana BOS hanya kepada pihak Dinas terkait atau pemerintah. Selain itu, Pers maupun LSM dan lain-lainnya, pihaknya dilarang Kabid Dikdas dinas setempat untuk memberikan informasi/keterangan terkait realisasi dana tersebut.

“Kabid Dikdas menginstruksikan, pihak sekolah agar tidak memberikan informasi/keterangan realisasi penggunaan dana BOS, bila ada oknum Wartawan atau LSM yang nanya-nanya,” ungkap Kepsek.

Ada apa dengan Kabid Dikdas dan Kepsek (Mgy) ? Dari keterangan diatas tersebut, diduga tindakan korupsi berjamaah dana BOS yang dilakukan oknum Kepsek selama ini terjadi seakan telah dikomando oleh oknum pejabat dinas terkait.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan informasi sumber yang patut dipercaya mengatakan bahwa, sejak (Mgy) menjabat sebagai kepala sekolah baik di SDN 1 Kurnia Mataram maupun di SDN 3 Fajar Mataram, hingga saat ini diduga terkesan sangat tidak transparan dalam penggunaan dana BOS, diduga kuat ratusan juta rupiah dana tersebut telah masuk kantong pribadinya.

“Setelah diduga mengkorupsi dana BOS SDN 1 Kurnia Mataram tahun 2015 - 2016, Kini Kepsek (Mgy) kembali diduga melakukan aksinya di SDN 3 Fajar Mataram tahun 2017-2018. diduga, uang negara sudah ratusan juta yang masuk ke kantong pribadi Kepsek (Mgy),” beber sumber saat menghubungi wartawan Jurnal Media Indonesia.Com (JMI) belum lama ini.

Kepsek (Mgy), diduga, telah menyalahgunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) karena pemanfaatannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis). Diduga, perbuatan oknum kepsek (Mgy) ini telah melawan hukum.

"Kepala Sekolah juga tidak pernah melakukan rapat rencana pembahasan kegiatan dan anggaran dana sekolah yang melibatkan Bendahara, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Selain itu, pihak sekolah juga diduga, kerap memungut iuran yang tidak seharusnya," beber sumber.

Bagaimana tanggapan dinas terkait, ?  

Kholidi/JMI/RED

Share on Google Plus