Kasie STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Bayu Pratama berharap pemilik kendaraan memanfaatkan masa 'pemutihan' pajak kendaraan di DKI yang akan berlaku mulai Kamis (15/11) hingga 15 Desember 2018.
"Setelah dilihat data pajak kebanyakan di atas 10 tahun, sampai 1,3 juta kendaraan. Akhir 2018 kita akan kerucutkan lagi mana yang akan didahulukan, mungkin kendaraan-kendaraan kecelakaan lalu lintas yang ada di gudang-gudang polisi itu yang tinggal rangka-rangka kita hapuskan," kata Bayu, Rabu (14/11).
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta menghapuskan sanksi berupa denda untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2315 tahun 2018.
SK tersebut menyangkut Penghapusan Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2018.
SK tersebut juga ditembuskan kepada Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf.
Yusuf menjelaskan penghapusan hanya dilakukan pada sanksi berupa denda bagi pemilik kendaraan yang telat membayarkan pajaknya. Sementara untuk nilai pokok pajak kendaraan akan bernilai tetap.
"Maksudnya sanksinya yang dihapuskan, contoh terlambat bayar pajak kan ada dendanya, dendanya yang dihapus sedangkan pokoknya tetap," ujarnya, Kamis (15/11).
Dalam laporan BPK, sebanyak sembilan juta kendaraan di DKI Jakarta telah terdaftar, namun hanya 4,5 juta kendaraan yang membayar pajak atau baru 50 persen.
Yusuf mengatakan penghapusan denda dapat dinikmati oleh pemilik kendaraan yang belum membayarkan pajaknya hingga 10 tahun.
0 komentar :
Posting Komentar