"LPOI meminta kampanye tidak memakai bendera tauhid atau memakai agama untuk alat politik," kata Sekretaris Jenderal LPOI Lutfi A. Tamimi di kantornya, Sabtu (17/11).
Lutfi menjelaskan pemakaian bendera tauhid dalam kampanye berpotensi memicu gesekan antarpendukung peserta pemilu. Dia mengatakan pelaksanaan kampanye seharusnya memakai bendera partai saja.
"Nantinya jadi perang di lapangan gara-gara bendera tauhid. Tidak boleh bawa-bawa agama. Biar pakai bendera Demokrat, Golkar, semua terserah tapi jangan pakai bendera tauhid," ujarnya.
Menurut Lutfi, di negara manapun di seluruh dunia, tidak ada yang menggunakan bendera tauhid untuk berkampanye pemilu.
Lembaga yang didirikan oleh tiga belas ormas Islam ini meminta pemerintah, KPU, Bawaslu dan kepolisian bertindak tegas dalam penggunaan bendera tauhid selama masa kampanye.
Hal ini, kata Lutfi, untuk menghindari peristiwa pembakaran bendera yang terjadi beberapa waktu lalu terulang kembali.
"Mau bawa bendera apa saja silakan tapi jangan bendera tauhid. Sudah cukup kemarin itu pelajaran jangan diulangi lagi," katanya.
Sebab, menurutnya dalam berkampanye, partai politik hanya membicarakan perolehan kursi di parlemen atau kekuasaan dan tidak membahas soal agama.
Aturan soal bendera termaktub dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Alat Peraga Kampanye. Pada pasal 27 dan 45 disebutkan bahwa peserta pemilu hanya diperbolehkan membawa bendera yang berkaitan dengan atributnya masing-masing.
Polemik terkait bendera tauhid mencuat ketika oknum anggota Banser membakar panji tersebut di Garut. Insiden itu memicu aksi bela tauhid di beberapa kota, termasuk Jakarta.
Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf sebelumnya juga melaporkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
TKN menduga kubu Prabowo menyusupi Aksi Bela Tauhid karena ada yang berorasi terkait pemilu. Saat itu salah seorang yang berorasi meminta peserta aksi memilih pasangan nomor urut 02.
0 komentar :
Posting Komentar