 |
| truk sampah |
Kabiro Tata Pemerintahan (Tapem) DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan roadmap yang dibuat itu akan menjadi kerangka kerja sama pengelolaan sampah selama lima tahun mendatang. Road map tersebut, katanya, akan dibahas tim koordinasi kerja sama daerah dan tim bantuan keuangan dari kedua daerah.
Selain merancang road map pengelolaan sampah, tim tersebut nantinya juga akan melakukan pembahasan ataupun evaluasi terhadap perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi soal pengelolaan sampah yang saat ini sudah dijalankan.
Terkait bantuan atau dana kemitraan yang diajukan Pemkot Bekasi sebesar Rp2 triliun, Premi menyatakan sebenarnya memang tak ada batasan soal berapa jumlah dana yang diajukan. Namun, menurut Premi pengajuan dana kemitraan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan dari Pemprov DKI.
"Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah DKI Jakarta, nanti ada proposalnya, dinilai, dibahas di tim koordinasi bantuan keuangan, dimajukan ke TAPD, dari TAPD ajukan ke DPRD. Kemudian nanti dibahas di banggar, bahas di paripurna DPRD apakah disetujui," tuturnya di Balai Kota DKI Jakarta (22/10).
Selain memberikan bantuan keuangan ke Bekasi, kata Premi, Pemprov DKI juga memberikan bantuan keuangan ke daerah penunjang ibu kota Republik Indonesia tersebut seperti Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor.
Premi juga menyampaikan pengajuan bantuan keuangan oleh daerah tersebut juga diharapkan berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov DKI. Tujuannya, sambung Premi, untuk mendukung Jakarta sebagai kawasan ibukota negara.
"Harus mendukung RPJMD DKI Jakarta, di antara lain pengendalian banjir, pengelolaan sampah, ketahanan pangan, transportasi, dan kemacetan," ujar Premi.
Di sisi lain, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan pembuatan road map pengelolaan sampah tersebut merupakan kesepakatan antara dirinya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Road map itu dibuat guna menghindari kisruh soal pengolaan sampah kembali terulang.
"Kita bangun kerangka lima tahun, pak gubernur kan baru (memimpin) satu tahun pertama, saya juga baru pertama, nanti kita grade tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sehingga tidak terjadi miskomunikasi seperti ini," tutur Rahmat yang menyambangi Anies di Balai Kota DKI kemarin.
Lebih dari itu, Rahmat menjelaskan bantuan keuangan atau dana kemitraan yang diajukan Pemkot Bekasi bertujuan untuk pembangunan infrastruktur lingkungan, pendidikan, kesehatan, serta sarana dan prasarana.
Pengelolaan Sampah Mandiri DKI Jakarta
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Isnawa Adji mengatakan Pemprov DKI saat ini pun tengah mempersiapkan pengelolaan sampah mandiri yang dibangun di wilayah administrasi provinsi tersebut.
Fasilitas pengelolaan sampah atau intermediate treatment facility (ITF) di kawasan Sunter, Jakarta Utara direncanakan akan mulai dibangun pada Desember 2018 mendatang. Isnawa mengatakan ITF Sunter tersebut akan dibangun oleh PT Jakarta Propertindo bekerja sama dengan perusahaan publik yang bermarkas di Finlandia, Fortum Power and Heat Oy.
"Saya senang nih dengan Desember nanti groundbreaking, sudah memberikan kepastian bahwa ITF akan segera dimulai di Jakarta," ujar Isnawa.
Isnawa menyatakan izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) untuk pembangunan ITF Sunter tersebut sampai saat ini masih diurus. Ia berharap izin amdal tersebut bisa segera keluar sebelum peletakan batu pertama dilakukan.
"Di Desember ini sudah harus keluar kaitan dengan amdalnya, kan sudah mau groundbreaking," ujarnya.
Isnawa menuturkan pembangunan ITF Sunter tersebut diperkirakan akan selesai dalam waktu dua tahun. Nantinya, setelah ITF Sunter telah terbangun diprediksi akan mampu mengolah sampah Jakarta sebanyak 2.200 ton sampah tiap harinya, dan bisa menghasilkan listrik hingga 35 megawatt.
"Jadi dalam 3-4 tahun, Jakarta akan mandiri, artinya enggak bergantung lagi dengan Bantargebang," kata Isnawa soal pengelolaan sampah Jakarta.
0 komentar :
Posting Komentar