JAKARTA, JMI -- Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin mengaku pernah menjadi korban berita palsu alias hoaks. Dia mengalaminya belum lama ini, tepatnya saat acara para relawan Joko Widodo di Tugu Proklamasi, 21 September lalu.
Hari itu bertepatan dengan acara pengambilan nomor urut di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebelum acara tersebut para relawan menggelar acara nyanyi dan joget di Tugu Proklamasi bersama sejumlah artis dan penyanyi atau biduan. Ma'ruf yang turut hadir di panggung kemudian mengaku dituduh ikut bergoyang.
"Waktu ada pertemuan di Tugu Proklamasi waktu itu ada lagu memuji pak Jokowi banyak orang berjoget, saya cuma bertepuk tangan, itu diberitakan saya berjoget," kata Ma'ruf di depan anggota Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) pada penutupan Rapimnas di Hotel Bintang, Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu (7/10).
Menurut mantan Rais Aam PBNU ini, kabar hoaks maupun ujaran kebencian pasti bakal marak jelang pemilihan presiden 2019. Ma'ruf tetap tak habis pikir terhadap orang-orang termasuk politikus yang mudah menerima hoaks tanpa konfirmasi terlebih dulu.
"Harus kita tabayyun terhadap berita itu, saya bilang matanya rabun barangkali, orang tepuk tangan kok dibilang joget," ujar Ma'ruf.
Ma'ruf mengatakan kabar hoaks dirinya berjoget itu sengaja diciptakan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk meruntuhkan status dan citranya sebagai ulama.
"Karena apa? Ingin mendiskreditkan saya kemudian dianggap saya sudah kehilangan kredibilitas sebagai ulama," kata dia.
Berangkat dari pengalaman itu, ia pun mengimbau agar masyarakat tak ikut-ikutan untuk menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya.
Ma'ruf mengingatkan bahwa hoaks dan ujaran kebencian sangat berpotensi memecah belah masyarakat Indonesia, terutama saat pilpres berlangsung.
"Karena itu jangan sampai kita ikut seperti mereka. Tapi jangan juga kita terprovokasi dan terbuai oleh pernyataan mereka," kata Ma'ruf.
Lebih lanjut, Ma'ruf menegaskan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa soal berinteraksi atau bermuamalah di media sosial untuk menekan hoaks pada 2017 lalu.
Ketua MUI nonaktif ini menegaskan bakal menjalankan fatwa tersebut lebih ketat melalui tindakan hukum guna mencegah hoaks di Pilpres.
"Sekarang perlu ditindaklanjuti dengan law enforcement. Harus dengan tindakan saya kira. Memang, kita pertama pencegahan kita lakukan, kalau tidak dicegah ya law enforcement, ditindak," kata dia.
Hari itu bertepatan dengan acara pengambilan nomor urut di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebelum acara tersebut para relawan menggelar acara nyanyi dan joget di Tugu Proklamasi bersama sejumlah artis dan penyanyi atau biduan. Ma'ruf yang turut hadir di panggung kemudian mengaku dituduh ikut bergoyang.
"Waktu ada pertemuan di Tugu Proklamasi waktu itu ada lagu memuji pak Jokowi banyak orang berjoget, saya cuma bertepuk tangan, itu diberitakan saya berjoget," kata Ma'ruf di depan anggota Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) pada penutupan Rapimnas di Hotel Bintang, Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu (7/10).
Menurut mantan Rais Aam PBNU ini, kabar hoaks maupun ujaran kebencian pasti bakal marak jelang pemilihan presiden 2019. Ma'ruf tetap tak habis pikir terhadap orang-orang termasuk politikus yang mudah menerima hoaks tanpa konfirmasi terlebih dulu.
"Harus kita tabayyun terhadap berita itu, saya bilang matanya rabun barangkali, orang tepuk tangan kok dibilang joget," ujar Ma'ruf.
Ma'ruf mengatakan kabar hoaks dirinya berjoget itu sengaja diciptakan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk meruntuhkan status dan citranya sebagai ulama.
"Karena apa? Ingin mendiskreditkan saya kemudian dianggap saya sudah kehilangan kredibilitas sebagai ulama," kata dia.
Berangkat dari pengalaman itu, ia pun mengimbau agar masyarakat tak ikut-ikutan untuk menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya.
Ma'ruf mengingatkan bahwa hoaks dan ujaran kebencian sangat berpotensi memecah belah masyarakat Indonesia, terutama saat pilpres berlangsung.
"Karena itu jangan sampai kita ikut seperti mereka. Tapi jangan juga kita terprovokasi dan terbuai oleh pernyataan mereka," kata Ma'ruf.
Lebih lanjut, Ma'ruf menegaskan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa soal berinteraksi atau bermuamalah di media sosial untuk menekan hoaks pada 2017 lalu.
Ketua MUI nonaktif ini menegaskan bakal menjalankan fatwa tersebut lebih ketat melalui tindakan hukum guna mencegah hoaks di Pilpres.
"Sekarang perlu ditindaklanjuti dengan law enforcement. Harus dengan tindakan saya kira. Memang, kita pertama pencegahan kita lakukan, kalau tidak dicegah ya law enforcement, ditindak," kata dia.
0 komentar :
Posting Komentar